Oleh: H.Lalu Tjuck Sudarmadi
Delapan dekade sudah Indonesia merdeka. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan, para pendiri bangsa mengantar rakyat menuju gerbang kemerdekaan dengan semangat dan pengorbanan luar biasa. Namun setelah 80 tahun berlalu, kita dihadapkan pada kenyataan pahit: makna sejati dari kemerdekaan itu sendiri masih terasa jauh dari realita yang dinikmati
Kemiskinan Yang Masih Menggurita.
Angka kemiskinan resmi memang terus diklaim menurun, namun di balik angka-angka statistik itu, realitas berkata lain. Standar garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS masih sangat rendah—sekitar Rp20 ribu per hari per orang, setara dengan $1.2. Angka ini bahkan lebih rendah dari biaya memberi makan hewan peliharaan masyarakat kelas atas.
Di sisi lain, pendekatan yang lebih rasional, seperti yang digunakan oleh Asta Cita Prabowo, menyebutkan bahwa pada 2024 terdapat sekitar 27,5 juta orang miskin dan 115 juta penduduk yang hidup hampir miskin. Jika kita mengacu pada standar Bank Dunia untuk negara dengan status Upper Middle-Income Country, yakni pengeluaran harian $8.3, maka jumlah masyarakat miskin di Indonesia bisa mencapai 194 juta jiwa—nyaris seluruh populasi negeri ini.
Harapan kita jangan terjadi apa yang dikatakan oleh Ekonom Senior Faisal Basri “Rakyat miskin bukan diangkat dari kemiskinan tapi garis kemiskinan yang diturunkan agar angka terlihat baik”. Saatnya para pejabat negara berpikir mandiri dengan akal sehat .
Pendapatan Per Kapita: Ilusi Kemakmuran
Dengan pendapatan per kapita sekitar $4.960 atau setara Rp78,6 juta per tahun, Indonesia memang secara statistik naik kelas. Tapi ini hanya angka rata-rata bukan merata yang menyesatkan: kemakmuran sesungguhnya hanya dinikmati oleh segelintir elite yang menguasai aset dan kekayaan negara. Oligarki tumbuh subur, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kesenjangan yang semakin melebar.
Warisan Masalah: Beban Pemerintahan Baru
Presiden Prabowo mewarisi segudang masalah yang tak ringan. Utang negara mendekati Rp10 ribu triliun. Korupsi—bahkan mega korupsi—menggerogoti sektor-sektor vital seperti timah, Pertamina, kelapa sawit, dan LNG. Belum.lagi masalah Stunting, pengangguran, PHK massal, dan ambruknya industri nasional menjadi tantangan nyata. Selain itu proyek-proyek raksasa seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membebani anggaran dan menimbulkan kontroversi besar.
Arah Baru: Patriotisme Dan Aksi Nyata
Namun, di tengah kepungan tantangan, Presiden Prabowo datang dengan semangat berbeda. Jiwa petarung dan patriotismenya memunculkan harapan akan arah baru pembangunan nasional. Ia menargetkan:
Kemiskinan turun setengah pada 2029 menjadi 4.5-5%
Pertumbuhan ekonomi 8%
Stunting 14.2%
Income per kapita $ 8.000
Target-target ini memang sangat ambisius—dua hingga tiga kali lipat dari target pemerintahan sebelumnya. Tapi bukan berarti mustahil, asalkan reformasi menyeluruh dilakukan secara serius dan konsisten. Korupsi harus dilibas, birokrasi harus bersih, tata kelola sumber daya alam serta asset kekayaan negara dirombak, lahan sawit illegal dirampas.
Beberapa program prioritasnya antara lain:
Makan bergizi gratis untuk 82 juta anak sekolah, ibu hamil, dan balita
Pembangunan 80.000 Koperasi Merah Putih untuk menjamin peran serta ekonomi kerakyatan dan pemerataan ekonomi
Ketahanan pangan dan energi nasional
Sovereign wealth fund “Danantara” sebagai kendaraan pembiayaan nasional yang efisien
Perampasan kembali lahan sawit dari para oligarki dan korporasi yang merambah hutan secara ilegal, yang luasnya bisa mencapai 20 juta hektare
Kuncinya: Bersih dari Korupsi dan Birokrasi Korup
Semua mimpi besar itu hanya akan jadi angan-angan jika korupsi tidak diberantas secara total. Danantara harus berbeda dari BUMN yang selama ini dipenuhi kasus. Birokrasi harus dibersihkan dari oknum yang tidak berintegritas. Ini adalah pekerjaan berat, tapi juga menjadi ujian sejati bagi kepemimpinan Prabowo.
Peringatan 80 tahun kemerdekaan ini bukanlah waktu untuk pesta atau seremonial penuh senyum. Ini adalah momen refleksi. Pertiwi sedang bersedih. Air matanya adalah cermin dari penderitaan anak-anak yang stunting, petani yang kehilangan lahan, buruh yang kehilangan pekerjaan, dan rakyat kecil yang terjepit oleh sistem yang tak berpihak.
Jika kemerdekaan sejati adalah kebebasan dari kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan, maka kita belum benar-benar merdeka.
Mari jadikan 80 tahun ini sebagai titik balik. Bukan sekadar mengenang masa lalu, tapi menata masa depan yang benar-benar merdeka—untuk semua, bukan hanya untuk segelintir elite.
