Oleh: Lalu Tjuck Sudarmadi
Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk menilai arah pembangunan nasional yang kini bertumpu pada dua fondasi utama: kebangkitan ekonomi desa dan penguatan keluarga Indonesia. Visi besar “membangun dari bawah” mulai terlihat dari pergeseran kebijakan yang menekankan pada pemerataan, kemandirian pangan, serta peningkatan kesejahteraan berbasis keluarga. Di tengah dinamika global yang belum sepenuhnya pulih, tahun pertama pemerintahan ini menjadi ujian bagi janji transformasi: menurunkan kemiskinan, memperkuat pendapatan rakyat desa, dan menekan stunting secara signifikan. Pemerintah tidak hanya ingin memperbaiki angka, tetapi juga memperbaiki struktur sosial ekonomi rakyat kecil—menjadikan keluarga sebagai poros kemajuan bangsa.
Capaian Makro: Kemiskinan, Pendapatan Desa, dan Stunting
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, September 2025), angka kemiskinan nasional menurun menjadi 8,2 persen, turun dari 9,4 persen pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan pemulihan daya beli di tingkat akar rumput dan keberlanjutan program bantuan sosial produktif seperti Kredit Usaha Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah, serta subsidi pupuk bagi petani kecil. Di sisi lain, pendapatan masyarakat desa menunjukkan tren positif. Data Kementerian Desa PDTT (Triwulan III-2025) mencatat, rata-rata pendapatan rumah tangga desa meningkat sekitar 11,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan produksi pertanian, tumbuhnya UMKM desa, dan keberhasilan penyaluran Dana Desa berbasis produktivitas. Namun capaian berbeda terlihat pada penurunan stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan dan BKKBN, prevalensi stunting nasional berada di kisaran 21,5 persen, turun tipis dari 24,4 persen (2023)—artinya masih jauh dari target 14 persen pada akhir 2024. Kinerja penurunan stunting yang melambat ini menjadi indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas koordinasi nasional, terutama karena sejak Perpres No. 72 Tahun 2021, tanggung jawab percepatan penurunan stunting berada di bawah BKKBN sebagai koordinator lintas sektor.
Arah Baru: Keluarga sebagai Poros Pembangunan Nasional
Presiden Prabowo sejak awal menegaskan, pembangunan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa ketahanan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah mendorong BKKBN bertransformasi menjadi lembaga strategis pembangunan keluarga, bukan sekadar lembaga program Keluarga Berencana. Konsep ini diwujudkan melalui lima inisiatif utama atau “Quick Wins” Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang diluncurkan tahun 2024 dan diperkuat pada 2025. Kelima program tersebut adalah
1. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) — memperkuat keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam menolong balita berisiko stunting.
2. Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) — penyediaan tempat asuh bagi anak-anak keluarga pekerja, sekaligus memperkuat pola pengasuhan.
3. Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) — mendorong peran ayah dalam pendidikan dan pengasuhan anak.
4. Lansia Berdaya (SIDAYA) — program pemberdayaan lanjut usia agar tetap produktif dan berdaya sosial.
5. Super Apps Keluarga Indonesia — sistem digital yang mengintegrasikan data keluarga, layanan konsultasi, dan pendampingan keluarga berbasis kecerdasan buatan.
Kelima program quick wins ini menjadi penanda bahwa pembangunan keluarga kini masuk ke fase baru: tidak hanya urusan KB dan fertilitas, tapi juga kualitas hidup keluarga dan daya tahan sosial.
Capaian dan Dampak Quick WinsLDalam berbagai laporan daerah, seperti Rakorda BKKBN Kalimantan Timur (Antara, Mei 2025) dan Rakornas Sulawesi Selatan (Juli 2025), implementasi quick wins mulai menunjukkan hasil nyata. Program GENTING berhasil membentuk lebih dari 110 ribu pasangan orang tua asuh di 34 provinsi, yang memberikan bantuan gizi dan pendampingan langsung pada balita berisiko stunting. Dampaknya, di wilayah Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, angka stunting turun lebih cepat dari rata-rata nasional—masing-masing mencapai 3 hingga 4 poin persentase dalam satu tahun (SSGI 2025). Program TAMASYA yang dikembangkan di 67 kabupaten kota, memberikan akses pengasuhan anak bagi pekerja perempuan di sektor informal. Sementara GATI dan SIDAYA mulai menumbuhkan gerakan sosial baru: keluarga yang lebih setara, ayah yang terlibat aktif, serta lansia yang tetap produktif melalui komunitas binaan. Sedangkan Super Apps Keluarga Indonesia menjadi inovasi yang diakui secara global karena mengintegrasikan database 70 juta keluarga dan melibatkan lebih dari 300 ribu tim pendamping keluarga (TPK) di lapangan. Namun demikian, capaian ini belum sepenuhnya mampu menggeser angka stunting nasional ke bawah 20 persen. Artinya, quick wins baru berhasil memperkuat kesadaran dan struktur pendampingan keluarga, tetapi belum optimal menembus kesenjangan antarwilayah dan efektivitas lintas sektor.
Evaluasi Kritis: Tantangan BKKBN dan Koordinasi Nasional
BKKBN menghadapi tantangan besar dalam memastikan quick wins berdampak langsung ke tingkat desa dan rumah tangga miskin. Beberapa catatan kritis yang muncul dari hasil evaluasi lapangan (BKKBN, Rakornas Evaluasi Quick Wins, Agustus 2025) antara lain: Koordinasi lintas kementerian (antara BKKBN, Kemenkes, Kemendesa, dan Kemendikbudristek) masih belum sepenuhnya sinkron dalam perencanaan dan pembiayaan. Kinerja penyuluh KB dan Tim Pendamping Keluarga belum merata. Di sejumlah daerah tertinggal, 1 penyuluh harus menangani hingga 800 keluarga. Kesenjangan data dan akses layanan gizi menyebabkan intervensi stunting tidak tepat sasaran. Anggaran bantuan operasional KB dan keluarga (BOKB) belum sepenuhnya terserap di beberapa daerah karena tumpang tindih mekanisme pelaporan. Akibatnya, meski gerakan nasional cepat dan luas, efektivitas pengurangan stunting tetap bergantung pada kekuatan koordinasi daerah. Jika target penurunan stunting belum tercapai, maka secara kelembagaan, hal itu menjadi cermin kinerja BKKBN/Kemendukbangga sebagai koordinator nasional. Tantangan ini sekaligus menjadi alarm untuk memperkuat leadership, integrasi data, dan supervisi daerah. Sebagaimana ditegaskan oleh Wamen Isyana Bagoes Oka dalam Rakornas Quick Wins (Antara, Mei 2025), “Quick Wins bukan hanya proyek 1 tahun, tapi tonggak perubahan cara pandang bangsa terhadap keluarga.” Namun, perubahan cara pandang harus disertai perubahan sistem dan budaya kerja lintas sektor agar hasilnya terukur dan berkelanjutan.
Refleksi: Dari Desa Bangkit ke Keluarga Tangguh
Setahun pemerintahan Prabowo menunjukkan arah baru pembangunan nasional: membangun manusia Indonesia dari lingkar paling kecil—keluarga. Program ekonomi desa, peningkatan produktivitas pertanian, dan Dana Desa berbasis kinerja berhasil menekan kemiskinan. Namun keberlanjutan pembangunan sosial ditentukan oleh kualitas keluarga: pola asuh, gizi, dan daya tahan sosial. Disinilah quick wins BKKBN berperan strategis: menjadi jembatan antara kebijakan makro dan kehidupan mikro rakyat sehari-hari. Bila dikelola konsisten, lima quick wins itu dapat menjadi pondasi menuju generasi emas 2045. Namun, untuk memastikan keberlanjutan, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang penting ditegaskan:
1. Perkuat integrasi data keluarga nasional. Semua kementerian (BKKBN, BPS, Kemendesa, Kemenkes) harus berbagi basis data yang sama untuk memastikan kebijakan tepat sasaran.
2. Tingkatkan kapasitas penyuluh dan TPK. Mereka adalah ujung tombak implementasi lapangan yang harus mendapat pelatihan gizi, parenting, dan literasi digital.
3. Perluas model kolaborasi publik-swasta. Program GENTING dan TAMASYA bisa diperluas dengan CSR perusahaan agar keberlanjutannya tidak tergantung APBN.
4. Konsolidasi lintas sektor di daerah. Pemda perlu diberi ruang inovasi dan indikator kinerja yang menilai dampak nyata, bukan hanya administrasi.
Arah yang Sudah Benar, Waktu untuk Konsistensi
Evaluasi satu tahun ini menunjukkan bahwa arah pemerintahan Prabowo sudah berada di jalur yang tepat. Fokus pada kesejahteraan rakyat kecil, pembangunan desa, dan ketahanan keluarga adalah fondasi strategis menuju transformasi bangsa. Namun seperti kata pepatah, “pohon yang berbuah lebat akan diuji oleh badai.” Tantangan masih banyak—terutama dalam menurunkan stunting dan membangun sinergi antarlembaga. Ke depan, keberhasilan bukan hanya diukur dari angka statistik, tetapi dari seberapa banyak keluarga Indonesia yang benar-benar hidup layak, sehat, dan mandiri. Jika BKKBN dan Kemendukbangga berhasil mengubah quick wins menjadi gerakan nasional berkelanjutan, maka visi Prabowo—membangun Indonesia dari bawah dan menjadikan keluarga sebagai kekuatan bangsa—akan benar-benar menemukan maknanya.
