Sinar5news.com – Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 rampung pada hari ini. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut pembahasan telah memasuki tahap akhir dan melibatkan pemerintah, pengusaha, serta perwakilan buruh.

“Hari ini pembahasan terakhir antara Pemerintah DKI Jakarta sebagai penengah, kemudian para pengusaha dan buruh. Mudah-mudahan hari ini selesai,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025).

Pramono menjelaskan, penetapan UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, besaran kenaikan UMP berada pada kisaran 0,5 hingga 0,9 persen. Saat ini, angka pasti kenaikan masih dalam tahap pembahasan.

“Sesuai PP tersebut, rentang kenaikannya 0,5 sampai 0,9. Sekarang sedang dibahas untuk menentukan besarannya,” ujarnya.
Menurut Pramono, proses pembahasan diwarnai tarik-menarik kepentingan antara buruh dan pengusaha. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai penengah agar keputusan yang diambil tetap adil bagi semua pihak.

“Tarik-menarik pasti terjadi, dan Pemerintah DKI Jakarta berada di tengah sebagai penengah,” ucapnya.

Selain penetapan UMP, Pramono juga menjanjikan sejumlah insentif bagi para buruh di Jakarta. Insentif tersebut antara lain kemudahan akses transportasi, layanan kesehatan, serta ketersediaan air minum dari PAM Jaya dengan harga yang lebih terjangkau.

“Apa insentifnya? Pertama transportasi, kedua kesehatan, dan ketiga kebutuhan air minum dari PAM Jaya yang lebih murah,” jelasnya.

Pramono menambahkan, UMP Jakarta 2026 akan segera diumumkan apabila pembahasan berhasil diselesaikan hari ini. Meski demikian, PP Nomor 49 Tahun 2025 masih memberikan batas waktu penetapan hingga 24 Desember 2025.

“Kalau selesai hari ini, akan segera diumumkan. Walaupun PP mengatur batas waktunya sampai 24 Desember, saya berharap hari ini bisa selesai,” pungkasnya.