Sinar5news.com – Jakarta – Hampir satu bulan telah berlalu sejak banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh curah hujan ekstrem tersebut menimbulkan dampak serius, mulai dari korban jiwa, kerusakan ribuan rumah warga, hingga lumpuhnya infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
Berdasarkan data dan pernyataan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), proses pemulihan pascabencana dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan di masing-masing daerah. PT PLN (Persero) melaporkan bahwa pasokan listrik di Sumatera Barat dan sebagian besar wilayah Sumatera Utara telah berangsur pulih dan mendekati kondisi normal. Meski demikian, masih terdapat sejumlah titik yang belum sepenuhnya stabil akibat kerusakan jaringan distribusi dan akses perbaikan yang terbatas.
Sementara itu, kondisi di Aceh dinilai lebih kompleks. Kerusakan infrastruktur kelistrikan yang cukup parah, ditambah dengan medan geografis yang sulit dan akses jalan yang belum sepenuhnya terbuka, membuat proses pemulihan berjalan lebih lambat. Di beberapa wilayah, warga masih mengalami pemadaman listrik berkepanjangan yang berdampak langsung pada aktivitas rumah tangga, layanan kesehatan, pendidikan, serta perekonomian lokal.
Pemerintah pusat menyatakan telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mempercepat penanganan, mulai dari penurunan personel teknis, penggunaan alat berat, pendirian posko darurat, hingga penyaluran bantuan logistik. Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Namun, di lapangan, keluhan warga masih bermunculan. Sejumlah masyarakat terdampak menilai pemulihan belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau daerah terpencil. Akses jalan yang rusak, keterbatasan transportasi, serta cuaca yang masih berpotensi ekstrem disebut menjadi kendala utama dalam distribusi bantuan dan perbaikan infrastruktur.
Pengamat kebencanaan menilai, lambatnya pemulihan bukan semata disebabkan oleh kurangnya upaya, melainkan oleh skala kerusakan yang luas, kondisi alam yang menantang, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor yang kompleks. Meski demikian, mereka menekankan pentingnya transparansi, komunikasi publik yang jelas, serta percepatan pengambilan kebijakan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Hampir sebulan pascabencana, situasi di wilayah terdampak memang menunjukkan kemajuan dibandingkan masa tanggap darurat.
Namun bagi warga yang masih hidup dalam keterbatasan listrik, akses air bersih, dan infrastruktur yang rusak, percepatan pemulihan menjadi harapan utama. Pemerintah pun dituntut untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berjalan, tetapi juga adil, merata, dan berkelanjutan demi memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
