Sinar5news.com – Selong – Bupati Lombok Timur H.M.Sukiman Azmy membuka Apel Danramil dan Babinsa Tersebar Kodim 1615/Lotim bertempat di Ball Room Kantor Bupati Lombok Timur. Senin(09/12/2019).
Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan sejumlah prestasi yang diraih Lombok Timur pada tahun 2019 ini. Mulai dari berhasilnya Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur meraih predikat wisata terbaik tingkat nasional dalam katagori desa wisata berkembang.
Penghargaan sebagai daerah dengan pelayanan publik terbaik dari Ombudsman, dan daerah pelaksana terbaik Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berbagai prestasi ini tidak lepas dari kerjasama dan sinergi seluruh pihak terkait.
Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan terimakasih atas hubungan baik dan kerjasama yang telah terjalin selama ini dengan semua institusi dan lembaga yang ada, sehingga Lombok Timur bertahap semakin baik. Ke depan peningkatan dan perbaikan diharapkan dapat terus terwujud, termasuk upaya Pemerintah Daerah memperbaiki posisi IPM Lombok Timur.
Terkait IPM ini Bupati meminta kerja keras seluruh pihak, utamanya di tiga bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Dipaparkannya tahun 2020 mendatang Pemerintah Lombok Timur akan meresmikan dua unit RSUD tipe D yaitu RSUD di Keruak dan di Aikmel. Sementara itu RSUD Labuhan Haji diproyeksikan menjadi Rumah Sakit Tipe C, dan RSUD Selong naik menjadi Tipe B.
Selain itu dari sisi perumahan, Pemkab menargetkan minimal akan melakukan rehab 4000 unit RTLH(Rumah Tidak Layak Huni) dengan pendanaan dari berbagai sumber. Di antara jumlah tersebut akan dikerjakan bersama TNI, menyusul suksesnya pelaksanaan pembangunan RTLH melalui TMMD pada tahun 2019 ini.
Sukiman menyebut Lombok Timur juga masih harus memperbaiki angka Drop Out, lama usia sekolah, dan angka buta aksara.
Ia meminta seluruh elemen dapat mempercepat upaya tersebut mengingat pada Mei 2020 mendatang BPS akan melakukan sensus penduduk.
Kepada Babinsa, juga Polmas, Bupati meminta agar mengawasi pelaksanaan Dana Desa. Ini, diingatkan Bupati, merupakan bagian dari kewajiban sesuai dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dengan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Bupati menekankan pentingnya kerjasama dan sinergi seluruh elemen. Tanpa kerjasama ini akan muncul permasalahan dikemudian hari.(Bul)
