Sinar5news.Com – Mataram – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggandeng Kejaksaan Tinggi NTB dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, untuk SMA, SMK dan SLB di NTB.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Aidy Furqon dan Kabid (Kepala Bidang) Pembinaan SMK M. Khaerul Ikhwan dihadapan para Kepala Sekolah penerima DAK 2022, yang berlangsung di Mataram. Senin (15/08/2022).
DAK Tahun Anggaran 2022 ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia senilai Rp.153 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung Laboratorium, Ruang Kelas Baru (RKB), Peralatan Praktik siswa dan lainnya.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) pembinaan SMK Dikbud NTB, M.Khaerul Ikhwan, upaya menggandeng Kejaksaan Tinggi NTB ini untuk mewujudkan pelaksanaan DAK yang transparan dan sesuai dengan prosedur pelaksanaannya.
“Kami menggandeng Kejati NTB untuk mengawal dan memberikan pendampingan pada pelaksanaan DAK sehingga proses pelaksanaannya berjalan dengan transparan dan sampai saat ini program DAK masih dalam proses, belum berjalan di lapangan,”ungkap Ikhwan.
Sementara itu Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB Hilman Aziz mengatakan, Kejati NTB akan melakukan pendampingan hukum, di mana ada permohonan dari Dikbud NTB dari sisi hukumnya saja.
“Tugas kita melancarkan program pemerintah terkait DAK fisik 2022 dan kita dukung dan meminta semua pihak menyukseskannya,” tegas Hilman Aziz.
Ditempat terpisah, PPK SMK Dikbud NTB, Ketut Suardana, mengaku, bahwa progres proyek DAK 2022, dalam beberapa hari kedepan tinggal menetapkan Suplier dan Pekerja Jasa.
Menurut dia, mekanisme penunjukan itu akan dilakukan secara transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.
“Kami bekerja independen dan tanpa tekanan apapun dari siapapun untuk menentukan suplier dan pekerja jasa yang terpilih,” tegas Ketut.
Ia mengaku, bahwa semua dokumen dalam pelaksanaan DAK 2022, telah diajukan oleh pihak sekolah. Nantinya, pihaknya akan melakukan penilaian secara detail dan di cek secara berlapis.
Hal itu, untuk memastikan tak ada subyektifitas dalam proses. Mengingat, instrumen penilaian menggunakan sistem pembobotan.
“Jadi, nilai tertinggi dari proses penilaian ini akan di undang oleh PPK untuk melakukan negosiasi harga sebelum ditetapkan sebagai penerima kontrak,” ungkap Ketut Suardana.
Dalam rapat tersebut Kepala SMKN 1 Sambelia Fsthan, sebagai penerima DAK 2022 mengaku sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk mendukung program pusat dalam rangka DAK Fisik yang diperoleh oleh Provinsi NTB.
Menurut Fathan program DAK ini sangat dibutuhkan oleh sekolah kami dalam rangka menopang pembangunan ruang kelas baru untuk praktikum para siswa.
“Dengan adanya PLTS Sambelia, tentunya kami butuh bangunan praktikum untuk menjadi laboratorium energi untuk siswa. Ini karena kesiapan lahan dan kesiapan personal pelaksana dilapangan sudah siap untuk memulai program DAK 2022 itu,” kata Fathan.
Demikian halnya dengan Kepsek SMKN 1 Pujut, H.Lalu Tajudin juga mendukung adanya program DAK itu dipercepat. Sebab, DAK ini merupakan program yang sangat di idam-idamkam pihaknya.
“Bila perlu, DAK ini minggu depan bisa dimulai pak Kadis dan Pak Kabid. karena manfaatnya sangat besar yang bisa juga dirasakan oleh masyarakat di sekitar sekolah,” pungkasnya.(red)
