Sinar5news.com – Ditengah carut marut penanganan covid 19 telah banyak membingungkan masyarakat luas. hal aturan yang diterapkan yang kurang masuk di akal sehat kita, sebagai insan yang masih waras. Kondisi ini diperparah dengan pendataan warga yang berhak menerima bansos yang hampir setengah tidak terdata di setiap RT. Sudah satu dasawarsa kita merdeka dan hampir setiap pemilu kita didata ulang ternyata persoalan data warga saja masih kocar kacir bagaimana kemudian negara bisa survival melanjutkan pembangunan.
Nampak jelas dihadapan kita semua selaku warga negara tontonan ini begitu terbuka lebar dan para elit politik serta kepala daerah kebingungan dan wakil rakyat tenang tenang saja nyaris suaranya tidak terdengar melihat kondisi yang menimpa seluruh rakyat ini. Yang semestinya menyangkut data warga sudah selesai ditingkat wilayah masing masing. Dikhawatirkan jika pendataan penduduk masih terus begini akan sangat mudah untuk masuknya warga negara lain yang banyak diperbincangkan media.
Dengan corona ini banyak negara besar hampir 300 an mengalami kebangkrutan. sebelum sampai ke titik nadir Indonesia masih punya kesempatan merevisi ulang kebijakan yang sangat memporak porandakan warga bangsa dengan aturan PSBB dan pemeriksaan KTP disemua wilayah yang meletakkan rakyatnya sebagai pesakitan. Model ini, perlu segera dihentikan agar masyarakat bebas kembali melakukan aktivitas untuk bekerja menghidupi dirinya.
Dengan begitu, kondisi akan berangsur angsur stabil. dan pemberitaan yang masif hal covid 19 oleh kepala daerah dan petugas lainya Mesti dihentikan. agar kehidupan rakyat kembali normal. Sebagai bangsa yang menganut politik bebas aktif harus berani menolak permintaan dan perintah WHO jika tidak sesuai dengan kondisi real dan bertentangan dengan budaya bangsa Pancasila. Penolakan seperti ini sejak Bung Karno sudah sering dilakukan karena bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang tidak mau didekte oleh bangsa siapapun termasuk PBB.
Indonesia harus tampil didepan melawan kebijakan yang dapat merugikan kepentingan bangsa-bangsa atau kawasan. guna menjaga keharmonisan politik global untuk kesetaraan dan keadilan yang sama antar bangsa bangsa. Dominasi Amerika mengatur kehidupan berbangsa dengan berlindung di bawah organisasi PBB dari zaman ke zaman masih dirasakan. Semestinya dunia perlu mengkritisi hal Ini agar organisasi PBB tidak didominasi oleh kepentingan kelompok negara tertentu untuk menekan dan mencampuri urusan politik dalam negeri suatu negara.
Apa yang kita rasakan hari ini berlaku dan kebijakan di tanah air tercinta adalah sebagian besar atas perintah WHO yang semestinya tidak harus terjadi menyamaratakan aturan yang berlaku dalam satu negara hanya untuk melawan covid 19 yang tidak jelas sumbernya. Sebagai warga negara yang merdeka di bangsa yang merdeka aturan WHO ini sama sekali tidak masuk akal. Kami menilai ini ada politik lain yang disusupi dalam wabah ini. Yang sungguh sangat tidak manusiawi hingga kemudian membatasi semua gerak langkah kehidupan yang tidak sesuai dengan budaya Pancasila. Yang akibatnya akan merugikan bangsa sendiri.
Indonesia harus tampil sebagai pioner leader melawan kebijakan WHO ini, untuk menyelamatkan diri dan bangsa lain atau kawasan non blok. Kita harus menjaga kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka. Jangan mau didikte diatur bangsa lain. PBB hadir sebagai organisasi bangsa bangsa untuk saling menjaga, membantu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua bangsa. Bukan sebaliknya menakuti apalagi memaksa bangsa lain melakukan tindakan untuk kepentingan politik suatu negara.
Semoga semua bangsa khususnya anggota Non Blok bisa merenungi kejadian ini dan mengambil hikmah untuk kemudian melakukan perbaikan kebijakan dikemudian hari. agar sesama negara kawasan untuk selalu sholid melawan kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama antar bangsa untuk kehidupan dunia yg lebih adil. ( Samianto Rinjani : praktisi dan pengamat Internasional )
