Sinar5news.com- Bangsa besar berbudaya ini tidak boleh rusak oleh hanya beberapa gelintir manusia yang haus kekuasaan. Sudah 76 tahun lebih kita merdeka namun tanda-tanda menuju keadilan kesejahteraan sosial seluruh tumpah darah belum juga mendekati. Padahal ini adalah janji leluhur memerdekakan Bangsa besar tercinta ini. Pancasila sebagai landasan pijak berbangsa bernegara yang mengedepankan moral kemanusiaan atas semua pemimpin dan yang dipimpin. Keteladanan yang sudah didedikasikan para pendahulu memimpin negri sudah jarang dijadikan contoh oleh pemimpin selanjutnya. Harus disadari negara bangsa Indonesia ini dihuni jutaan manusia tempat menggantungkan hidup, mencari nafkah dari semua warga bangsa dari seluruh tumpah darah mulai dari Sabang – maroke, Nias – Rote. Inilah tanggung jawab utama pemimpin mensejahterakan semua rakyat bukan sebaliknya. Jangan terus tipu daya negrimu oleh permainan busukmu para serdadu mafia gerombolan segelintir orang yang nyata melanggar Pancasila berteriak paling Pancasila. Inilah yang terjadi di negri antah berantah. Semoga di bangsaku Indonesia tercinta tidak ada macam ini. (Presiden Forum)
Hanya karena panggilan sejarah yang tak terelakkan, demi menghindari perpecahan bangsa yang baru merdeka, pemimpin besar perang kemerdekaan Amerika Serikat, George Washington, mau menerima pengangkatannya sebagai presiden AS yang pertama.
Setelah masa jabatan kepresidenan pertamanya berakhir, dia berniat kembali ke peternakannya. Namun, niat itu terpaksa ia urungkan mengingat kondisi republik muda masih goyah dirundung konflik elit kekuasaan.
Setelah masa jabatan kedua berakhir, dia bisa saja berkuasa lagi hingga kapan pun ia mau. Namun, kompas etis kepemimpinannya mengatakan enough is enough. Keberlangsungan republik tak boleh bergantung pada seseorang, sebesar dan sehebat apa pun orang itu. Tunas baru harus meneruskan estafet kepemimpinan.
Praktik kekuasaan Washington itu lalu menjadi standar etis masa bakti kepresidenan. Meski Konstitusi AS aslinya tak membatasi berapa kali seseorang bisa menjabat Presiden, setiap ada orang yang berhasrat mencalonkan lagi setelah dua kali terpilih, kepekaan rasa malunya selalu tak sanggup menghadapi pertanyaan gaib nurani publik, “Apakah anda merasa lebih hebat dari Washington?”
Demikianlah, warisan terhebat pemimpin adalah standar dan visi etis yang ditinggalkannya. Sumbangsih kepempinanan tak ditentukan oleh berapa lama ia berkuasa, tetapi nilai apa yang dibudayakannya selama berkuasa.
Kepemimpinan negara itu pusat teladan ibarat mata air yang darinya mengalir sungai-sungai kehidupan yang memasok air ke hilir. Mutu air di hulu akan memengaruhi mutu kehidupan di hilir. Dalam demokrasi luhur adab, hukum berenang di lautan etika. Defisit institusi dan peraturan selalu bisa ditutupi kedalaman moralitas penyelenggara negara dan warganya.
Dalam demokrasi rendah adab, surplus pasal konsitusi dan undang-undang tak membuat kepastian dan tertib hukum, tetapi dicari celahnya untuk disiasati demi kepentingan sesaat. Setiap ada usaha mengembalikan konsitusi ke rel yang benar, selalu ada penumpang gelap yang membonceng, mencegat kewarasan dengan kesesatan.( Yudi L)
Dibangsa besar Indonesia ini warisan leluhur kita mari kita jaga bersama agar bumi dan air dan segala yang terkandung di dalamnya dibelanjakan untuk hajat hidup orang banyak rakyat Indonesia. Hadirkan pemimpin pada semua komunitas entah itu organisasi, Partai, pemimpin desa, pemuda dan seterusnya yang visioner bertanggung jawab mengedepankan moral etika keteladanan.(red)
