Sinar5news.com – Selong – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) Ir. Sahri mengatakan pengerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam masa pandemic Covid-19 secara umum memiliki pengaruh, paling tidak bagaimana pelaksanaan ditingkat lapangan menjadi terhambat, karena masyarakat tidak bisa secara bebas berkumpul atau bergotong royong sebagai mana biasanya. Hal itu disampaikan Sahri kepada wartawan di Ruangannya. Rabu(17/06/2020).
Menurut Kadis Perkim RTLH yang saat ini sedang berjalan adalah RTLH yang berasal dari Dana Alokasi Khusus(DAK) senilai Rp.5 Milyar dengan jumlah RTLH yang dikerjakan sebanyak 322 unit.
“Untuk RTLH di Lombok Timur,memang ada yang tergerus oleh Covid-19 tetapi ada juga yang tidak, terutama RTLH yang sumber dananya dari DAK itu tetap dilaksanakan sebanyak 322 unit. Dan sampai saat ini keuangannya sudah sampai 50 persen dan pekerjaan pisik sudah mencapai 75 persen,” Ungkap Sahri.
Sedangkan pengerjaan RTLH yang sumber dananya dari APBN juga terus berjalan, dan dibagi dua yakni RTLH Strategis yang jumlahnya 500 unit, tetapi berkat komunikasi kami yang cukup baik dengan pusat maka Lombok timur ditambah lagi jatahnya 60 unit, sehingga berjumlah 560 unit.
“Kemudian juga ada RTLH yang berasal dari Pokir(Pokok Pikiran) Dewan Pusat atau DPR RI juga terus berjalan yang jumlahnya semula 230 unit dan Alhamdulillah kita Lombok timur mendapat tambahan 100, sehingga jumlah pokir dari DPR RI kita menjadi 330 unit RTLH,” Terangnya.
Sehingga jumlah keseluruhan dari Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) di Kabupaten Lombok Timur, yang berasal dari APBN dan juga dari Pokok Pikiran(POkir) DPRRI menjadi 880 unit RTLH.
Sedangkan Pokir yang berasal dari Anggota DPRD Lombok Timur, ini yang tergerus oleh Covid-19 yang semula jumlahnya 516 unit lalu menjadi 21 unit yang sudah jadi. Kemudian dana RTLH yang berasal dari APBD Provinsi juga ikut tergerus oleh Covid-19 dimana rencana awalnya 445 unit menjadi 233 unit.
“Jadi untuk diketahui bahwa anggaran biaya RTLH yang berasal dari Pusat seperti Pokir DPR RI dan APBN itu nilainya 17 juta per unit, dengan alokasi penggunaannya 15 juta untuk harga semua material, dan yang 2,5 juta itu untuk ongkos pembuatan RTLH tersebut,” Ujarnya.
(Bul)
