Menurut Firli, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara integrasi, menyeluruh dengan upaya-upaya pencegahannya.

“Selain itu perlu sekali dilakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah,” dia menambahkan.

Meski pencalonannya menuai pro kontra, namun Kapolda Sumatera Selatan ini mengklaim bahwa terobosannya ini dinilai akan membuat para koruptor ketar ketir.

Selain upaya-upaya tersebut, ada satu upaya yang saat ini belum dilakukan oleh KPK sekarang, yakni melakukan upaya Mitigasi.

Menurutnya, upaya ini merupakan leading sector dalam upaya pencegahan korupsi bersama pemerintah.

“KPK itu harus hadir di garda terdepan dalam pendampingan program pemerintah, KPK harus menjadi mitra pemerintah sejak penyusunan program perencanaan pembangunan, penyusunan RPNJP, RPJMN dan penyusunan RKP bersama pemerintah,” kata dia.

Menurut Firli, Sumber Daya Manusia (SDM) KPK juga perlu ditingkatkan dan diberikan pendidikan pelatihan terkait dengan wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air.

Demikian juga dengan instrumen perUndang-Undangan terkait tugas pokok KPK. Menurutnya, tugas pokok KPK harus diperluas pada pendidikan masyarakat, pencegahan dengan sasaran pemerintah dan swasta serta monitoring.

“Korupsi itu timbul dari keserakahan, kebutuhan, kesempatan dan hukum yang rendah. Karenanya untuk memberantasnya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.Langkah inovatif dan solutif untuk KPK itulah yang diperlukan untuk KPK ke depan,” kata dia.