Oleh: Lalu Tjuck Sudarmadi
Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia membawa harapan besar sekaligus kecemasan publik. Harapan, karena Prabowo hadir dengan mandat elektoral kuat dan dukungan politik yang nyaris tanpa oposisi berarti. Kecemasan, karena kekuasaan besar yang tidak diiringi keberanian mengambil risiko sering kali justru berubah menjadi jebakan status quo. Di titik inilah dukungan kepada Prabowo harus dimaknai bukan sebagai pujian, melainkan tagihan keberanian negara.
Bangsa ini tidak kekurangan visi, pidato, maupun slogan pembangunan. Yang justru langka adalah keberanian memutus mata rantai persoalan lama: korupsi sistemik, kejahatan ekonomi terorganisasi, demokrasi transaksional, serta hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dukungan rakyat kepada Prabowo sejatinya adalah mandat untuk melakukan koreksi mendasar, bukan sekadar mengelola warisan masalah dengan wajah baru.
Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045 hanya akan bermakna jika diterjemahkan dalam tindakan nyata. Publik menunggu langkah tegas negara terhadap kejahatan ekonomi besar yang selama ini seperti kebal hukum: korupsi di BUMN, praktik rente di sektor sumber daya alam, hingga maraknya judi online lintas negara yang merusak sendi sosial dan ekonomi rakyat. Penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, sementara aktor intelektual dan pelindung politiknya tetap berada di zona aman.
Namun, tantangan terbesar Prabowo justru datang dari dalam pemerintahannya sendiri. Kabinet yang terbentuk—terbesar dan tergemuk sepanjang sejarah sejak Reformasi—merupakan kompromi politik untuk menampung hampir semua kepentingan. Pada awal pemerintahan, pendekatan ini mungkin dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas. Tetapi jika dibiarkan terlalu lama, kabinet gemuk justru berpotensi menjerumuskan Presiden ke dalam penyakit birokrasi klasik (bureaucratic diseases): lamban, saling tarik kepentingan, minim koordinasi, dan kehilangan ketegasan arah.
Tekanan masyarakat, kaum intelektual kritis, dan elemen masyarakat sipil yang punya akal sehat sesungguhnya mengarah pada satu tuntutan yang sama: reshuffle kabinet sebagai instrumen pembuktian kepemimpinan. Mereka yang masih terikat dengan pola pikir lama, memiliki rekam jejak problematik, atau menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak sepenuhnya mendukung agenda pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan keberpihakan pada rakyat, justru menjadi beban politik dan moral bagi Presiden.
Reshuffle tidak boleh dipahami sekadar sebagai rotasi jabatan atau kompromi baru antarelite. Ia harus menjadi langkah korektif dan selektif, dengan ukuran yang jelas: integritas, keberanian, kompetensi, dan kesetiaan penuh pada agenda perubahan. Kabinet bukan etalase politik, melainkan alat kerja Presiden. Tanpa kesatuan visi dan keberanian kolektif, Asta Cita akan berhenti sebagai dokumen indah tanpa daya eksekusi.
Sejarah menunjukkan, banyak pemimpin gagal bukan karena kekurangan kekuasaan, melainkan karena terlalu lama terjebak dalam kompromi elite dan rasa sungkan terhadap pendukungnya sendiri. Dalam konteks ini, mendukung Prabowo berarti menagih keberanian untuk tidak ewuh pakewuh—berani mengevaluasi, menyingkirkan, dan mengganti mereka yang tidak sejalan dengan mandat rakyat. Janji membangun dari desa, memperkuat ekonomi rakyat, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem juga menuntut birokrasi yang ramping, bersih, dan berpihak. Negara tidak cukup hadir lewat pidato dan bantuan sesaat, tetapi melalui kebijakan konsisten yang dijalankan oleh aparat yang kredibel. Tanpa pembenahan kabinet, janji-janji itu berisiko tereduksi menjadi retorika. Karena itu, dukungan kepada Prabowo hari ini adalah dukungan yang kritis, jujur, dan menuntut pembuktian struktural.
Pertanyaan publik sederhana namun menentukan: apakah Prabowo akan menggunakan kekuatan politiknya untuk membersihkan sistem, termasuk dari dalam kabinetnya sendiri, atau justru terjebak menjadi bagian dari persoalan lama yang selama ini menghambat kemajuan bangsa? Jawaban atas pertanyaan itu tidak akan ditentukan oleh pidato di podium kehormatan, melainkan oleh keberanian mengambil keputusan strategis. Saatnya Prabowo benar-benar check and lead the country—membuktikan bahwa negara hadir, hukum berdaulat, dan kekuasaan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk melanggengkan kenyamanan segelintir elite.
