Oleh: Lalu Tjuck Sudarmadi
Pemerintahan Prabowo –Gibran menargetkan lompatan besar dalam lima tahun ke depan: pertumbuhan ekonomi 6%, kemudian meningkat ke 7% dan 8%; penurunan kemiskinan dan stunting dengan kecepatan tiga kali lebih cepat dibanding era sebelumnya; penciptaan lapangan kerja baru untuk menyerap bonus demografi; serta pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih sebagai lokomotif ekonomi rakyat. Ini adalah rangkaian target yang secara politis menarik, tetapi secara teknis menantang. Pertanyaannya: apakah perangkat kebijakan saat ini mampu mendukung pencapaian target-target tersebut?
Mengacu pada realitas ekonomi, seberapa berat target 6–8%? Dalam sejarah 20 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5%. IMF dan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan Indonesia pada 2025 sekitar 4,8–5,2%, sementara Bappenas sendiri memperkirakan angka potensial jangka menengah sekitar 5,3–5,6%. Artinya, gap menuju 6–8% bukan kecil. Untuk mencapai 7–8%, Indonesia membutuhkan transformasi besar pada produktivitas industri, reformasi struktural, dan kenaikan investasi yang lebih agresif. Belanja pemerintah memang meningkat, terutama dalam program makan bergizi gratis dan investasi pertahanan, namun belanja saja tidak cukup. Pertumbuhan tinggi hanya tercapai bila investasi swasta, UMKM, hilirisasi, dan reformasi tenaga kerja berjalan simultan. Dengan konteks global yang tidak menentu, kebijakan yang solid menjadi faktor penentu.
Di sinilah peran Purbaya Yudhi Sadewa menjadi krusial. Purbaya selama ini dikenal teknokrat yang berfokus pada efisiensi, ketertiban anggaran, dan disiplin kebijakan. Dalam struktur pemerintahan baru, ia diharapkan menjadi figur yang mempercepat sinkronisasi institusi ekonomi, memotong hambatan regulasi, dan memastikan bahwa proyek-proyek strategis bergerak tanpa delay birokrasi. Tantangan utamanya adalah memastikan agar kebijakan fiskal, industri, dan ketenagakerjaan bergerak searah, bukan saling bertabrakan. Eksekusi kebijakan di Indonesia sering terhambat oleh koordinasi antar kementerian. Jika Purbaya mampu menciptakan konsolidasi yang lebih baik, peluang mencapai pertumbuhan lebih tinggi menjadi lebih realistis. Namun jika koordinasi lemah, target 7–8% bisa menjadi wacana tanpa realisasi.
Indonesia akan menghadapi bonus demografi terbesar sepanjang sejarah, dengan tambahan sekitar 2 juta angkatan kerja baru setiap tahun. Ini berkah, tetapi juga ancaman bila lapangan kerja tidak tumbuh. Dengan pertumbuhan saat ini, Indonesia menciptakan sekitar 1,3–1,5 juta pekerjaan baru per tahun. Artinya, ada potensi gap 500.000–700.000 tenaga kerja yang tidak terserap. Generasi muda hari ini cenderung mencari pekerjaan yang stabil, relevan dengan teknologi, dan memberikan penghasilan layak. Jika transformasi ekonomi berjalan lambat, risiko pengangguran terdidik dapat meningkat. Untuk menutup gap ini, dibutuhkan kombinasi: investasi industri padat karya, pertumbuhan UMKM koperasi, dan peningkatan kualitas pendidikan vokasional.
Program dengan target membangun 80.000 Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu kebijakan paling ambisius dalam agenda ekonomi Prabowo. Jika dijalankan dengan tepat, koperasi dapat menjadi mesin liberasi ekonomi rakyat, terutama di sektor pangan, maritim, dan energi terbarukan. Namun pelajarannya jelas: banyak koperasi gagal karena manajemen lemah, pengawasan buruk, dan tidak terkoneksi dengan ekosistem produksi. Kunci keberhasilan program ini terletak pada: digitalisasi koperasi, integrasi dengan rantai pasok industri nasional, akses pembiayaan murah, dan pendampingan teknis. Jika koperasi hanya dibentuk sebagai angka, tanpa ekosistem yang kuat, program ini akan sulit berkontribusi signifikan pada pertumbuhan 6–8%.
Penurunan kemiskinan dan stunting dengan mengejar target tiga kali lebih cepat akan menjadi krusial karena penurunan kemiskinan dan stunting dalam lima tahun terakhir berjalan moderat. BPS mencatat angka kemiskinan di kisaran 9,3%, sementara stunting berada pada 21,5% pada 2023. Pemerintah baru menargetkan penurunan tiga kali lebih cepat, yang berarti dibutuhkan intervensi kesehatan, pendidikan, dan pangan yang jauh lebih terkoordinasi. Program makan bergizi gratis berpotensi menurunkan stunting dengan cepat, namun membutuhkan anggaran sangat besar dan eksekusi yang rapi agar tidak bocor. Penurunan kemiskinan juga memerlukan perbaikan kualitas pekerjaan, bukan sekadar bantuan sosial.
Tiga faktor utama yang menentukan dan sebagai syarat apakah target pemerintah realistis adalah:
1.Eksekusi kebijakan yang disiplin
2 Investasi swasta yang meningkat
3.Transformasi industri dan produktivitas
Tanpa reformasi besar dalam birokrasi, tenaga kerja, dan iklim investasi, pertumbuhan 6–8% akan sulit dicapai. Peran Purbaya akan sangat menentukan arah dan kecepatan perubahan struktural ini.
Secara keseluruhan, program ekonomi pemerintahan Prabowo bersifat ambisius dan memerlukan kerja teknokratis yang kuat. Target pertumbuhan tinggi, penurunan stunting cepat, dan pembangunan koperasi besar-besaran dapat dicapai, tetapi dengan syarat: eksekusi tepat, konsolidasi antar lembaga berjalan, dan momentum reformasi tidak melemah. Pemerintahan ini memiliki peluang historis, namun juga menghadapi tantangan historis. Berhasil atau tidaknya akan sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi dan keberanian dalam menjalankan reformasi struktural.
