“Sekarang gerakan kita adalah wathosyiah, sebagai kontekstualisasi ajaran Islam di zamannya. Membumikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara. Sehingga ada implementasi dan kohesi untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk politisi dan ulama. Dan kebijakan pemerintah yang harus tegak lurus dalam hukum,” pungkas Mahasiswa S3 FISIP Universitas Airlangga (Unair) ini.
Selanjutnya, Nasir Abbas Mantan Aktivis Jama’ah Islamiyah mengatakan, terbentuknya sebuah negara harus ada masyarakat yang mendukung untuk menjalankan negara. Wilayah yang dikuasai sebagai teritori batas negara, Harus memiliki kekuatan senjata atau militer untuk mempertahankan negara bukan untuk menyerang atau membunuh sembarangan.
Sementara katanya, gerakan radikalisme membagi dua negara; negara islam dan negara kafir. Indonesia dianggap darussalam atau negara Islam bukan negara kafir.
“Negara islam atau daulah islam atau iqomamuddin, menegakkan syariat Islam menjadi tujuan radikalisme Islam. Selama tidak menjalankan negara islam dianggap kafir atau darul kuffar, thoghut atau darul had.
“Benar HTI tidak bersenjata dan tidak mengirim orang pada negara konflik, tapi HTI punya slogan menegakkan khilafah. Sebelum menegakkan khilafah harus ada daulah, sama dengan gerakan politik yaitu ingin membentuk negara Islam,” kata Nasir Abbas.
Hal ini menurutnya yang membuat pemerintah terganggu karena negara Indonesaia adalah negara Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
“Ada dua pendapat ulama yang mewajibkan tegaknya negara Islam dan ada yang tidak wajib. NII dalam strateginya bukan hanya dengan kekuatan militer, akan tetapi pendekatan personal atau pembinaan teritori. Dimana masyarakat diajak membandingkan antara NKRI dan Islam,” jelasnya.
Kata Nasir Abbad, dahulu Ustad Abu Bakar Ba’asyir adalah NII dan saya adalah NII yang direkrut secara transnasional. Katanya dirinya dan bapaknya adalah warga negara Malaysia diajak bergabung ke NII.
“Ustad Abu Bakar Baasyir membentuk kelompok baru dengan nama Jamaah Islamiyah dengan mantiki-mantki atau wilayah terbagi dalam beberapa negara. Jamaah Islamiyah fokus di Indonesia dan tujuannya menegakkan negara Islam,” tukas Nasir Abbas.
Menurut Nasir Abbas, gerakan ini semua oleh negara disebut Radikalisme , karena NII dan JI menegakkan sebuah paham dengan jalur kekerasan, bahkan harus melawan pemerintah yang ada, kalau tidak minimal menguasai sebuah wilayah untuk ditegakkan negara Islam.
Dalam diskusi ini Syafrudin Budiman SIP Aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Pusat mengatakan, kenapa harus menegakkan Islam secara simbolik tidak substantif saja? Kenapa HTI tidak bikin parpol saja?.
“Gerakan Islam subtantif lebih efektik berjalan dan terbukti hingga hari ini. Gerakan Islam subatantif menjadi pilihan NU dan Muhammadiyah sejak jaman pergerakan nasional dan terbukti nyata konstribusinya hari ini untuk Indonesia” ujar pria yang biasa disapa Gus Din ini.
Selain itu Gus Din mempertanyakan, kenapa HTI tidak jadi partai politik dan ikut pemilu di era demokrasi ini. Agar tidak ada kecurigaan dari negara kalau HTI tidak mengakui Pancasila?
Ust. Al Khattat menjawab penyataan Gus Din, menegakkan islam secara simbolik dan substantif sama-sama penting. Ada yang menganggap simbolik itu penting, jadinya seperti HTI menginginkan negara Khilafah agar bisa menerapkan hukum Islam.
“Dulu sewaktu saya masih ada di HTI atau jadi pimpinan, sudah pernah saya munculkan ide jadi parpol itu. Tapi entah kenapa sampai sekarang dibubarkan tidak ada itu ide muncul lagi.
