Sinar5news.com – Aceh – Pemerintah Aceh kembali menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi untuk ketiga kalinya. Kebijakan ini berlaku selama 14 hari, terhitung sejak 9 hingga 22 Januari 2026, sebagai upaya memastikan penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak dapat berjalan lebih optimal dan menyeluruh.
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, dalam rapat perpanjangan status tanggap darurat yang dipimpinnya secara virtual dari Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (8/1).
“Saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 selama 14 hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026,” ujar Mualem dalam rapat tersebut.
Mualem menjelaskan, perpanjangan status tanggap darurat ini didasarkan pada hasil koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, termasuk mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 7 Januari 2026 yang memberikan persetujuan atas perpanjangan status tersebut.
Menurut Mualem, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi riil penanggulangan bencana di lapangan serta sebaran korban terdampak yang masih cukup luas di berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Hingga kini, sejumlah wilayah masih menghadapi kendala serius, seperti daerah yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur, keterbatasan produksi dan distribusi logistik, serta kebutuhan mendesak untuk mempercepat pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
“Masih ada wilayah yang terisolasi dan membutuhkan penanganan khusus. Selain itu, distribusi logistik di beberapa kabupaten/kota terdampak belum sepenuhnya normal, sehingga diperlukan perpanjangan status tanggap darurat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mualem menegaskan bahwa perpanjangan ini bertujuan memastikan seluruh tahapan penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat, merata, dan terkoordinasi. Fokus utama pemerintah Aceh mencakup pembersihan lingkungan pascabencana, penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat terdampak, penyediaan layanan kesehatan, serta perbaikan akses jalan dan fasilitas umum, terutama di gampong-gampong yang sulit dijangkau.
“Dengan perpanjangan ini, kita ingin memastikan bantuan dan layanan benar-benar sampai ke seluruh masyarakat terdampak, tanpa terkecuali,” kata Mualem.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Aceh juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi. Ia menekankan bahwa percepatan pemulihan Aceh membutuhkan kerja sama seluruh elemen, mulai dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI dan Polri, relawan kemanusiaan, dunia usaha, hingga partisipasi aktif masyarakat.
Mualem menyoroti pentingnya pemulihan sektor-sektor vital agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal. Sekolah-sekolah yang terdampak diharapkan dapat segera beroperasi kembali, permukiman warga diperbaiki, fasilitas publik dipulihkan, dan roda perekonomian masyarakat digerakkan kembali secara bertahap.
Ia juga memberikan instruksi khusus terkait percepatan pemulihan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana. Menurutnya, pemulihan konektivitas menjadi kunci agar distribusi bantuan, aktivitas ekonomi, dan mobilitas masyarakat dapat kembali berjalan lancar.
“Saya menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan, sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal,” tegas Mualem.
Selain penanganan darurat, Mualem meminta seluruh kepala daerah di Aceh untuk segera menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen ini ditargetkan rampung paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026 dan akan menjadi landasan utama bagi pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh secara terarah, terintegrasi, dan berketahanan terhadap bencana di masa mendatang.
Menutup pernyataannya, Gubernur Aceh menyampaikan empati dan dukungan penuh kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi. Ia menegaskan bahwa pemerintah Aceh akan terus hadir dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik mungkin.
“Kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus bekerja dan hadir di tengah masyarakat hingga Aceh benar-benar pulih,” pungkas Mualem.
