Sinar5news– Mudharat Pilkada langsung dan tidak langsung telah banyak diulas oleh nara sumber ahli dari berbagai kalangan kampus. Praktek demokrasi selama ini dari pemilu ke pemilu selalu menyisakan masalah dan kisruh. Setiap penentuan hasil pemilu penghitungan suara memakan waktu sangat panjang. Anggaran besar pemilu dengan penggunaan tekhnologi nyaris tidak ada manfaatnya. Karena, sering kali hasil akhir ditentukan dengan hitungan manual.
Proses pemilu di negri Pancasila ini sangat melelahkan semua petugas dan aparat di lapangan. Tidak jarang gesekan partai dan anggota yang turun kampanye di lapangan saling berbenturan, banyaknya atribut partai musim kampanye bertebaran di jalan merusak pemandangan tata kota di seluruh negri. Merusak kesehatan pohon rindang di pinggir jalan. Atribut yang bertebaran di bahu jalan menggangu pejalan kaki dan kendaraan bahkan sampai memakan korban pengguna jalan akibat baliho yang jatuh ke tengah jalan.
Dari orde lama berganti ke orde baru masuk ke orde reformasi pemilu hanyalah ritual dekorasi Demokrasi yang masih jauh panggang dari api. Esensi pemilu menghadirkan pemimpin yang menjalankan amanat Pancasila untuk menghadirkan kesejahteraan sosial seluruh warga bangsa sila ke-5 masih hanya mimpi dan selogan. Untuk memenangkan pertarungan semua jurus dijalankan terlebih memanipulasi data, jual beli suara dan praktek kotor lainya.
Pemilu akan menghasilkan pemimpin bersih bilamana Regulasi jelas, Peserta pemilu taat aturan, Birokrasi netral, Masyarakat sipil yg kritis, Media masa tegak lurus menyuarakan keadilan kebenaran. ( Muhammad). Semantara Sukidi, titik beratkan jika ingin dapatkan hasil pemimpin bersih jangan ada memori pilpres yg buruk, politik uang, perilaku pelanggaran norma etika, Jadikan pilkada sebagai instrumen mendengar denyut nadi warga, Ajari rakyat berdialog tentang Indonesia, hentikan penyalahgunaan kekuasaan, keteladanan dari pemimpin terutama aspek hidup sederhana, penyelengara yang bersih, inilah jalan peta demokrasi bersih.
Dalam praktek demokrasi dilapangan Politik biaya tinggi picu Korupsi, para caleg dijadikan ATM berjalan kesempatan mendapat sesuatu dari bakal calon. Hegemoni birokrasi sangat kuat dijadikan alat kampanye. Proses menemukan calon pemimpin haruslah mengedepankan dimensi moral diutamakan.
Phenomena beli suara, literasi politik yang tidak ada, kurang ada pendidikan politik yang mencerdaskan warga, partai politik mencalonkan asal ada duit, kurang melihat memperhatikan jejak rekam calon pemimpin. Kalau model ini terus terjadi, pilkada tidak akan pernah menghasilkan kepala daerah berkualitas, berkarakter dan amanah. Karena warga sendiri memilih atas dasar amplop/ uang, Jual beli.
Politik di negri Pancasila ini kian kabur dari makna sesungguhnya mengahdirkan pelayanan bagi warganya, selama masih berjalan budaya politik uang, kost politik yang mahal, harmonisasi jejak rekam pemimpin itu damai penuh cinta kasih, kompak utuh bersatu, Pemimpin dan masyarakat berpegang teguh pada ikatan berbangsa Pancasila UUD 45.
Dengan demikian peta jalan demokrasi ala Indonesia perlu dibangun ditata ulang Terhadap dampak politik lansung atau tidak langsung. Partai politik harus bangun komitmen bangun demokrasi ala Indonesia yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Tradisi adat Nusantara harus dikedepankan dalam menjalankan demokrasi Pancasila yang lebih mendelegasikan pemilihan pemerintahan atau yang menyangkut hajat orang banyak model tempo dulu. Cukup didelegasikan kepada kepala suku, tokoh agama, tokoh adat budaya, tokoh cerdik pandai di wilayah atau daerah tersebut yang dituakan.
Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Rahmi Hatta, kepentingan bangsa negara diutamakan daripada keluarga, kelompok dan golongan, keteladanan moral bagi warga utk kesejahteraan warga. Hendaklah dikenal luas masyarakat, jujur membangun kesejahteraan warga. Moral akhlak harus diatas segalanya jangan dikalahkan oleh elektabilitas.
Masa depan demokrasi Indonesia harus sudah dikembalikan kepada nilai budaya yang hidup dari rahim Nusantara sejalan dengan filosofi Pancasila perwakilan. Partai sudah mesti di batasi cukup tidak lebih dari tiga atau dua. Partai dibawah pengawasan dan dibiayai dana negara sehingga praktek korupsi jabatan dapat dibersihkan.
( presiden Forum Kebangsaan : Samianto)
