Oleh: Lalu Tjuck Sudarmadi
Di tengah optimisme pembangunan nasional dan target besar menuju Indonesia Emas 2045, terdapat satu kelompok sosial yang nyaris selalu tertinggal dari arus utama kemajuan: petani kecil dan nelayan tradisional. Mereka adalah representasi paling nyata dari _the most vulnerable society_ di Indonesia—rentan secara ekonomi, sosial, ekologis, dan struktural kebijakan.
Struktur pertanian Indonesia memperlihatkan persoalan mendasar. Mayoritas petani bukan pemilik lahan, melainkan petani gurem dan buruh tani. Kepemilikan lahan pertanian rata-rata berada di bawah 0,4 hektare, bahkan di banyak wilayah jauh lebih kecil. Dengan skala usaha seperti ini, produktivitas sulit meningkat dan pendapatan hampir mustahil mencukupi kebutuhan hidup layak. Sementara satu rumah tangga petani rata-rata menanggung 4–5 anggota keluarga, pendapatan bulanan mereka umumnya hanya berkisar Rp1–1,5 juta, jauh di bawah standar kesejahteraan. Situasi nelayan tradisional tidak kalah pelik. Sekitar 97 persen nelayan Indonesia adalah nelayan kecil, menggunakan perahu di bawah 10 GT dengan alat tangkap sederhana. Ketergantungan pada musim dan cuaca—yang kini semakin tak menentu akibat perubahan iklim—membuat pendapatan nelayan sangat fluktuatif. Rata-rata penghasilan nelayan tradisional hanya sekitar Rp1,5–2 juta per bulan, bahkan sering anjlok pada musim paceklik. Tak mengherankan jika wilayah pesisir menjadi salah satu kantong kemiskinan paling persisten di Indonesia.
Kerentanan yang Bersifat SistemikPetani dan nelayan tradisional menghadapi kerentanan yang bersifat sistemik dan menahun. Keterbatasan lahan, modal, teknologi, dan akses pasar berpadu dengan rendahnya pendidikan serta minimnya perlindungan sosial. Kebijakan negara selama ini cenderung setengah hati dan tambal sulam: subsidi input tanpa transformasi struktur produksi dan distribusi. Akibatnya, kemiskinan di sektor ini bersifat antargenerasi. Anak-anak petani dan nelayan tumbuh dalam keterbatasan akses pendidikan dan keterampilan, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan yang diwariskan. Jumlah mereka mencapai puluhan juta jiwa, namun dari dekade ke dekade tidak pernah benar-benar naik kelas. Mereka menjadi “sisa masyarakat” yang tertinggal dalam kemakmuran sosial-ekonomi, sementara pembangunan nasional terus bergerak dengan logika pertumbuhan.
Solusi Out of the Box: Tiga Terobosan Kunci. Jika negara sungguh ingin memutus rantai kerentanan ini, maka dibutuhkan lompatan kebijakan yang berani dan terfokus. Pertama, konsolidasi usaha secara kolektif tanpa mencabut kepemilikan rakyat.Masalah utama petani dan nelayan kecil adalah skala usaha yang terlalu kecil. Negara perlu mendorong konsolidasi melalui koperasi modern atau badan usaha milik rakyat, sehingga skala ekonomi tercapai tanpa mencabut hak atas lahan atau alat produksi. Konsolidasi ini memungkinkan efisiensi biaya, akses teknologi, serta posisi tawar yang lebih kuat di pasar.
Kedua, transformasi petani dan nelayan menjadi agripreneur dan maritime entrepreneur. Petani dan nelayan tidak boleh terus diposisikan sebagai objek bantuan sosial. Mereka harus dibangun menjadi pelaku usaha profesional. Negara perlu hadir sebagai venture catalyst: menyediakan modal murah, penjaminan risiko, transfer teknologi, dan pendampingan bisnis. Subsidi yang habis dikonsumsi harus digeser menjadi investasi produktif yang menciptakan kemandirian dan keberlanjutan.
Ketiga, afirmasi pendidikan dan regenerasi yang serius. Tanpa regenerasi, sektor pertanian dan perikanan akan mati perlahan. Anak-anak petani dan nelayan harus memperoleh akses pendidikan vokasi modern, teknologi pertanian dan kelautan, serta jalur nyata untuk kembali membangun sektor orang tuanya dengan pengetahuan baru. Tanpa afirmasi pendidikan, kemiskinan hanya akan diwariskan, bukan diputus.
Petani dan nelayan tradisional bukan beban pembangunan, melainkan aset strategis bangsa. Selama negara masih memandang mereka sebagai objek belas kasihan, bukan subjek utama transformasi ekonomi, maka the most vulnerable society ini akan tetap terjebak dalam kemiskinan struktural. Presiden Prabowo Subianto, janji besar kedaulatan pangan dan kemakmuran rakyat tidak akan pernah tercapai jika petani kecil dan nelayan tradisional terus dibiarkan bertahan dengan cara lama di tengah tantangan baru. Dibutuhkan keberanian politik untuk melampaui kebijakan setengah hati dan benar-benar menempatkan mereka sebagai subjek utama transformasi ekonomi nasional— melalui konsolidasi usaha rakyat, akses modal dan teknologi modern, serta afirmasi pendidikan bagi generasi penerusnya. Sejarah akan mencatat, apakah di bawah kepemimpinan Prabowo, petani dan nelayan tetap menjadi __the most vulnerable society,_ atau justru bangkit sebagai tulang punggung kedaulatan dan kemakmuran Indonesia. Klaim bahwa swasembada pangan juga perlu dimaknai juga kehidupan petani nelayan meningkat lebih sejahtera._Penulis adalah Pengamat Birokarasi dan Pemerintahan._
