Anggaran negara di mungkinkan akan defisit akibat tidak jelasnya pendemi COVID 19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit APBN 2020 akan mencapai 1.028,5 triliun atau 6,27% dari PDB. Angka ini jauh lebih besar ketimbang hitung-hitungan semula di angka Rp852,9 triliun atau 5,07% dari PDB.
Terjadinya Defisit itu muncul karena penerimaan negara yang berkurang menjadi Rp1.760,9 triliun. Ini merupakan konsekuensi dari sejumlah kebijakan pemerintah seperti relaksasi pembayaran pajak, dan terhentinya sejumlah bisnis yang berdampak pada penerimaan negara dari pajak. Sementara dari sisi pengeluaran diperkirakan naik menjadi Rp2.720,1 triliun. Kenaikan pengeluaran karena pemerintah harus memberikan bantuan sosial, dan juga pemberian kompensasi bagi PLN dan Pertamina.
Menteri keuangan kini sedang mencari jalan untuk menutup defisit APBN. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan tambahan surat utang. Di tengah kepusingan Menkeu, muncul ide dari Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah yang mengusulkan agar Bank Indonesia mencetak uang Rp400-Rp600 triliun. Menurut politikus asal PDIP ini, cetak uang adalah cara tercepat menyediakan dana segar di tengah terbatasnya uang negara untuk pembiayaan penanggulangan dampak COVID-19. Uang tsb bisa dipakai untuk membeli surat utang pemerintah atau surat utang perbankan dan korporasi. Dengan begitu, pemerintah tidak usah repot menerbitkan global bond atau surat utang ke luar negeri.
Di yakini bahwa dengan mencetak uang hingga Rp600 triliun hanya akan menyebabkan inflasi sekitar 5 sampai 6 persen–besaran yang dinilainya “tidak banyak”. “Masak Rp600 triliun tiba-tiba inflasi akan naik 60-70 persen.
Dari beberapa usulan langsung ditolak oleh Bank Indonesia. Gubernur BI, tidak akan mencetak uang untuk menutupi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19. “Cetak uang untuk menangani COVID-19 itu barangkali bukan praktik yang lazim di bank sentral dan juga tidak dilakukan oleh BI,” .
Blunder Usul Cetak Uang Rp600 Triliun ala Banggar DPR
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
12 Mei 2020
Banggar DPR usul BI cetak uang. Para ekonom menilai itu hanya akan membawa dampak kurang baik seperti hiperinflasi.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar Bank Indonesia mencetak uang Rp400-Rp600 triliun. Menurut politikus asal PDIP ini, cetak uang adalah cara tercepat menyediakan dana segar di tengah terbatasnya uang negara untuk pembiayaan penanggulangan dampak COVID-19.
Penggunaan uang nnyadapat dipakai untuk membeli surat utang pemerintah atau surat utang perbankan dan korporasi. Dengan begitu, pemerintah tidak usah repot menerbitkan global bond atau surat utang ke luar negeri.. Dalam ilmu ekonomi, inflasi akan terjadi saat semakin banyak uang beredar di masyarakat dibanding yang dibutuhkan. Said bukannya tidak memperhitungkan ini. Menurutnya, dengan mencetak uang Rp600 triliun akan terjadi inflasi sekitar 5 sampai 6 persen–besaran yang dinilainya “tidak banyak”.
“Masak Rp600 triliun tiba-tiba inflasi akan naik 60-70 persen? Dari mana hitungannya?”.
Yeld (surat utang) pada kisaran 2-2,5 persen. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan memiliki beban bunga yang lebih rendah. Peningkatan inflasi dapat dimitigasi dengan berbagai instrumen pengendalian yang wewenangnya dimiliki Bank Indonesia, misalnya melalui BI Rate dan kewenangan penetapan Giro Wajib Minimum
BI merespons negatif. Mereka menolak mentah-mentah usul DPR ini. .”Cetak uang untuk menangani COVID-19 itu barangkali bukan praktik yang lazim di bank sentral dan juga tidak dilakukan oleh BI
Bila terjadi Hiperinflasi dan Masalah Lain, Keputusan BI yang menolak usul DPR dapat dimengerti karena ada banyak masalah yang mungkin muncul dari pencetakan uang besar-besaran.
Kebijakan ini “lebih banyak gagal daripada berhasil”. “Ada puluhan negara yang mengalami hiperinflasi. Kebanyakan negara-negara di Eropa Timur, Amerika Selatan, Afrika,”.
Contoh bagaimana Zimbabwe mengalami hiperinflasi setelah mengambil kebijakan ini. Jika di Indonesia pecahan tertinggi hanya 100 ribu, dolar Zimbabwe bisa mencapai 100 triliun. Lahirnya pecahan mata uang dengan jumlah nominal yang sangat tinggi itu dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi akut. Pada 2008, harga barang-barang naik dua kali lipat dalam 24 jam di negeri yang puluhan tahun. Pada tahun yang sama, inflasi bulanan mencapai 7,9 miliar persen.
Keadaan Dolar Zimbabwe nyaris tak bernilai. Masyarakat membawa berkarung-karung uang saat berbelanja Pada Maret 2008. Harga sosis meroket hingga 30 juta dolar Zimbabwe dan 15 kilogram kentang dihargai 90 juta dolar Zimbabwe.
DPR mengambil referensi dari bank sentral AS, The Federal Reserve. Kebijakan cetak uang lebih dilakukan The Fed untuk membantu para pengusaha, terutama UMKM. Masalahnya, situasi Amerika dan Indonesia tak sama. Jika AS mencetak uang, mereka tidak akan mengalami hiperinflasi karena dolar merupakan komoditas ekspor. “Dia itu anchor currency (mata uang utama). Jadi ekspor utama AS itu ya dolar, laku di mana-mana,”.
Posisi rupiah di sistem keuangan global tidak kuat karena memang permintaannya rendah dan kontribusinya terhadap peredaran uang global hanya sekitar satu persen. Ia juga menegaskan akan sangat mungkin terjadi inflasi.
“Inflasi yang tinggi kemudian pencetakan uang tidak diimbangi dengan permintaan yang rill, saya takutkan akan terjadi depresiasi nilai tukar yang cukup dalam.
Uang yang dicetak juga tidak menjamin bisa menalangi defisit APBN yang saat ini banyak digunakan untuk stimulus ekonomi. “Sekarang banyak insentif fiskal untuk korporasi. Belum tentu menjamin misalnya tidak ada PHK dan uangnya disimpan di Indonesia,”
Kebutuhan dana segar saat ini memang sangat nyata dan mendesak, juga valid. Misalnya “untuk perluasan jaring pengaman sosial dan subsidi industri.” Hanya saja cara yang ditawarkan DPR terlalu vulgar dan berbahaya.
Mengingat lesunya konsumsi saat ini tidak bisa tidak karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka yang dapat dilakukan BI adalah mengeluarkan kebijakan sistem keuangan yang memungkinkan beragam kegiatan ekonomi dapat dilakukan tanpa perlu tatap muka.
BI lakukan saat ini, misalnya membeli surat berharga dari pasar dengan dana cadangan, sudah ada di rel yang tepat.
“Quantitative Easing ini menggunakan reserve (cadangan), bukan printing money, bukan dengan menciptakan uang kertas giral baru,”
