Sinar5news.com – Jakarta – Kata radikalisme sering diartikan sebagai pemahaman yang menyimpang. Terminologi tersebut kerap digunakan untuk merujuk pemahaman atau perilaku individu yang telah melakukan perbuatan destruktif mengatasnamakan agama.
Bahkan, seiring dikeluarkannya UU No. 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, istilah radikalisme menjadi landasan bagi aparat untuk melakukan penegakan hukum.
Radikalisme berasal dari kata radikal yang artinya secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip); amat keras menuntut perubahan; maju dalam berpikir dan bertindak.
Sementara, kata radikalisme berarti paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan; sikap ekstrem dalam aliran politik.
Dalam Kamus Ilmiah Populer yang ditulis oleh Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry terbitan Arkola Surabaya, radikal berarti berkenaan dengan akar sesuatu; tegas dalam bertindak. Kamus ini juga memasukkan kata radiks yang berarti akar; pangkal.
Adapun radikalisme diartikan sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki perubahan besar dalam mencapai taraf kemajuan.
Paham radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran agama.
Saat ini paham terorisme dan radikalisme terus berkembang di Indonesia dan hal ini dinilai berbahaya. Untuk itu, peran seluruh elemen masyarakat dibutuhkan untuk menangkal paham tersebut masuk terlalu dalam ke warga negara Indonesia.
Salah satu langkah konkret adalah melalui pendidikan di berbagai tingkatan. Pendidikan menjadi kunci untuk mencegah radikalisme. Misalnya, lembaga pendidikan harus membangun daya kritis generasi muda dalam mencerna informasi di dunia maya. Sebab, paham radikalisme juga disusupi lewat dunia siber.
