Polemik sengketa 4 pulau di wilayah Sumatera dan Aceh menggelitik hati warga Nusantara bahwa sengketa pulau biasanya antara negara dalam hal batas batas kewilayahan suatu negara. Beda halnya dengan kementerian dalam negri Indonesia yang mengeluarkan putusan yang dipandang warga bangsa tidak cermat dan gegabah membuat resah seantero negri yang memaksa Presiden Prabowo turun gunung membereskan masalah.
Keputusan gegabah kementrian Tito Karnavian bagaikan dentuman rudal Iran yang menghantam Israel. Gejolak perang Iran Israel menjadi perbincangan hangat dunia. Iran tampil dengan gagah perkasa membalas serangan zionis Israel yang sok hebat berbuat semaunya diatas bumi Palestina yang tidak dapat dihentikan oleh PBB selaku polisi dunia.
Diskusi hangat perang Iran Israel tiba- tiba pindah ke dalam negri akibat keputusan Mentri dalam negri Tito yang menggoncang ketertiban Nusantara yang mengusik saudara kita dari tanah rencong/serambi Mekah. Rupanya Mentri dalam negri kurang peka hal sejarah Aceh yang telah banyak berjasa di republik NKRI ini.
Dengan sigap Presiden visioner selaku ksatria prajurit sejati Prabowo segera turun gunung menghentikan langkah anak buahnya kementrian dalam negri Tito. Suasana sudah aman terkendali 4 pulau sengketa sudah dikembalikan ke pulau Aceh. Hiruk pikuk media sosial pun ikut bergemuruh desak presiden agar kementrian dalam negri dan wamennya segera di evaluasi diresafle untuk menjaga stabilitas dalam negri.
Ditengah Prabowo sedang menata Indonesia diusia kepemimpinan beliau yang masih seumur jagung para pembantu haus konsisten menjalankan politik negara sapu bersih untuk Indonesia good government menuju adil makmur. Contoh kinerja Mentri pertanian dan gubenur KDM di jawab barat sering dijadikan contoh oleh presiden Prabowo untuk ditiru oleh pembantu dan kepala daerah lainnya di Indonesia untuk percepatan menghadirkan makna kemerdekaan sesungguhnya.
Yang sangat urgent dikaji Mentri dalam negri atas kondisi institusi polisi sebagai penegak hukum yang masih cenderung kurang mendapatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap penegakan hukum di tengah masyarakat. Dalam diskusi forum kebangsaan terhadap penataan hukum untuk menjaga netralitas proses pelaporan dicoba ditangani di balai desa atau kantor kelurahan dengan melibatkan disaksikan stakeholder aparatur negara setempat. Dengan demikian praktek manipulasi hukum tajam kebawah tumpul ke atas dan menjaga dari unsur sogokan terhadap mereka yang berduit akan bisa dijaga bersama.
Hal hal seperti ini yang perlu dikaji kementrian dalam negri upaya menjalankan amanah presiden sapu bersih percepatan menghadirkan good government untuk Indonesia adil makmur sebagai cita cita luhur pendiri bangsa. Bukan buat gaduh Nusantara dengan kebijakan yang tidak bermanfaat.
