Sinar5news.Com – Lombok Timur – Ratusan Massa Mahasiswa dari Universitas Gunung Rinjani(UGR) Universitas Muhammadiyah dan Organisasi Kemahasiswaan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat(NTB) Melakukan orasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja,Omnibus Law yang disahkan DPR RI pada Tanggal 5 Oktober 2020 lalu. Orasi digelar disimpang empat Depan Kantor DPRD Lotim. Kamis (08/10/2020).
Koordinator Umum (Kordum ) Aksi menolak UU Cipta Kerja Lalu Makwil Jayadi, yang juga Ketua BEM-UGR, dalam orasinya menyampaikan Enam tuntutan diantaranya yang pertama Menolak Umnibus Law , Kedua menolak UU Cipta Kerja yang sejatinya akan merusak dan menghilangkan hak-hak para pekerja,tuntan yang ketiga menolak Cipta Kerja yang hanya akan menguntungkan pengusaha,
Keempat menolak upaya untuk memudahkan izin investasi yang berdampak pada perusakan lingkungan.Tuntutan yang ke lima, meminta untuk mengeluarkan klaster ketenaga kerjaan dari UU Cipta Kerja, Ke enam mahasiswa meminta lakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait UU Ketenagakerjaan.
Aksi mahasiswa menolak UU Cipta Kerja di Depan Kantor DPRD Lombok Timur, diterima Ketua DPRD Lombok Timur Murnan,S.Pd, Sekda Drs.H.M.Juaini Taofik , Kapolres AKBP.Tunggul Sinatrio,S.I.K dan Dandim 1615/Lotim Letkol Inf.Agus Prihanto Donny,S.sos.
Dalam kata penerimaannya Ketua DPRD Murnan mengatakan bahwa sejak awal sudah saya katakan atas nama DPRD Lombok Timur dan atas nama masyarakat Lombok Timur,sudah senapas dan seperjuangan untuk menolak Umnibus Law.
“Kita ini senapas seperjuangan dan kami juga sudah kami sampaikan ke DPRRI bahwa Undang-Undang Omnibus Law –Cipta Kerja ini, ada penolakan-penolakan dari masyarakat, yang pada akhirnya kami setuju untuk memperjuangkan aturan yang berkeadilan,” Pungkasnya.(Bul(
