Oleh: H. Lalu Tjuck Sudarmadi

Presiden Prabowo Subianto masih menjadi salah satu harapan terbesar bangsa Indonesia. Tidak banyak pemimpin nasional yang memiliki kombinasi pengalaman militer, wawasan geopolitik, jaringan internasional, kemampuan bisnis, serta keberanian mengambil keputusan seperti dirinya. Ia bukan sosok yang datang ke panggung kekuasaan untuk mencari kekayaan atau kedudukan. Dalam banyak hal, Prabowo adalah figur yang telah selesai dengan dirinya sendiri.

Karena itulah kritik terhadap Prabowo sesungguhnya bukan untuk menjatuhkannya. Kritik justru diperlukan untuk menyelamatkan pemerintahannya dari berbagai persoalan yang apabila diabaikan dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan publik yang lebih besar.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin tidak jatuh karena kekuatan lawan politiknya. Mereka jatuh karena gagal membaca suara rakyat, terlalu percaya pada laporan yang menyenangkan telinga, dan terlambat merespons kegelisahan yang berkembang di masyarakat. Ketika kritik dianggap ancaman, bukan peringatan, maka bibit-bibit krisis biasanya mulai tumbuh.

Saat ini berbagai gejala tersebut mulai terlihat. Harga kebutuhan pokok masih menjadi beban bagi sebagian besar rakyat. Daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya. Lapangan kerja yang berkualitas belum tumbuh sesuai harapan. Pelaku usaha kecil dan menengah menghadapi tekanan yang semakin berat. Buruh masih bergulat dengan persoalan upah dan biaya hidup. Guru honorer dan tenaga non-ASN masih menunggu penyelesaian yang lebih adil dan pasti.
Pada saat yang sama, sebagian masyarakat merasakan adanya jarak antara narasi optimisme pemerintah dengan realitas yang mereka hadapi sehari-hari.

Yang perlu menjadi perhatian, kritik terhadap pemerintah kini tidak lagi datang dari satu kelompok tertentu. Mahasiswa dan BEM mulai bersuara. Kalangan kampus dan intelektual menyampaikan kegelisahannya. Pelaku UMKM menghadapi tekanan ekonomi yang semakin nyata. Buruh, budayawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga sebagian purnawirawan TNI dan Polri ikut menyampaikan kritik dan masukan. Mereka mungkin berbeda pandangan dalam banyak hal, tetapi memiliki satu kesamaan, yaitu keinginan agar pemerintah lebih peka terhadap persoalan rakyat.

Situasi seperti ini tidak boleh diremehkan.
Perubahan besar dalam sejarah sering kali bukan dipicu oleh satu isu tunggal, melainkan oleh akumulasi berbagai kekecewaan yang akhirnya bertemu dengan momentum dan pemantik tertentu. Oleh karena itu, respons pemerintah terhadap kritik harus proporsional, terbuka, dan berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekadar membangun narasi bahwa semuanya baik-baik saja.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya memiliki sejumlah program yang layak diapresiasi. Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Gagasan memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih juga lahir dari semangat memperkuat ekonomi kerakyatan. Berbagai upaya hilirisasi industri dan penguatan ketahanan pangan pun menunjukkan adanya visi besar untuk membangun kemandirian nasional.

Namun dalam pemerintahan, niat baik tidak pernah cukup. Yang menentukan adalah kualitas pelaksanaan, efektivitas pengawasan, transparansi pengelolaan, dan manfaat nyata yang dirasakan rakyat. Program yang baik sekalipun dapat menimbulkan resistensi apabila implementasinya tidak tepat, tidak efisien, atau tidak menjawab kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

Salah satu isu yang semakin mendapat perhatian publik adalah pengelolaan sumber daya alam dan lahan dalam skala besar. Berbagai proyek ketahanan pangan, perkebunan, dan pemanfaatan lahan yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Papua, memunculkan kekhawatiran dari masyarakat adat dan kelompok pegiat lingkungan. Kekhawatiran terhadap berkurangnya hutan, terganggunya ekosistem, hilangnya ruang hidup masyarakat lokal, serta potensi konflik agraria tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembangunan.

Pembangunan memang penting. Ketahanan pangan juga penting. Namun pembangunan yang mengabaikan dimensi sosial, ekologis, dan kultural justru berpotensi melahirkan masalah baru yang lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai. Negara harus mampu membuktikan bahwa pembangunan dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah pemberantasan korupsi. Rakyat tidak lagi sekadar menunggu pidato tentang perang melawan korupsi. Mereka menunggu keberanian politik yang nyata. Mereka ingin melihat kesungguhan pemerintah dalam membersihkan birokrasi, BUMN, dan seluruh mata rantai kekuasaan dari praktik korupsi yang selama puluhan tahun menggerogoti negeri ini.
Setiap kali kasus korupsi besar terungkap, pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat selalu sama: mengapa korupsi seolah tidak pernah habis? Mengapa para pelakunya terus bermunculan? Persepsi yang berkembang adalah bahwa korupsi belum benar-benar diberantas, melainkan hanya berganti pemain. Jika persepsi ini terus tumbuh, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan ikut terkikis.

Perdebatan juga muncul terkait semakin luasnya keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam berbagai sektor pemerintahan sipil. Tidak dapat dipungkiri bahwa TNI dan Polri memiliki sumber daya manusia yang disiplin dan mampu membantu percepatan berbagai program pemerintah. Namun pada saat yang sama, pemerintah perlu memahami adanya kekhawatiran sebagian kalangan mengenai batas yang sehat antara fungsi pertahanan-keamanan dan ruang sipil dalam negara demokrasi.
Pemerintah harus mampu memastikan bahwa penguatan kapasitas negara tidak menimbulkan persepsi terjadinya penyempitan ruang sipil. Demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Namun dari seluruh persoalan tersebut, ada satu masalah yang mungkin paling mendasar sekaligus paling berbahaya, yaitu kualitas informasi yang sampai kepada Presiden.
Banyak pengamat melihat adanya gejala yang dalam ilmu politik dikenal sebagai groupthink, yaitu kondisi ketika lingkaran kekuasaan lebih sibuk menyenangkan pemimpin daripada menyampaikan kenyataan yang sebenarnya. Dalam situasi seperti itu, kritik dari bawah tidak pernah sampai ke atas. Yang sampai hanyalah laporan keberhasilan, presentasi yang indah, dan angka-angka yang menyenangkan.
Akibatnya, seorang pemimpin dapat merasa semuanya berjalan baik ketika sesungguhnya kegelisahan rakyat sedang meningkat.

Bangsa ini tidak membutuhkan para pembisik yang hanya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Bangsa ini membutuhkan para pembantu presiden yang berani menyampaikan kenyataan apa adanya. Sebab seorang pemimpin yang hebat tidak lahir dari pujian yang terus-menerus, melainkan dari keberanian mendengar kebenaran, betapapun pahitnya.

Listen to learn and learn to listen adalah prisip yang perlu dan penting dilakukan pemimpin.
Musuh terbesar Prabowo hari ini bukanlah oposisi politik. Bukan mahasiswa. Bukan media. Bukan pula para pengkritiknya. Musuh terbesar Prabowo adalah rasa puas diri yang tumbuh di dalam kekuasaan serta lingkungan yang membuat seorang pemimpin kehilangan kemampuan mendengar suara rakyat secara utuh.

Prabowo selama ini dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat kecil. Ia memahami kehidupan petani, nelayan, buruh, dan kelompok masyarakat bawah. Ia memahami bahwa kekuatan bangsa tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari rasa keadilan yang dirasakan rakyat.
Karena itu, jalan keluar dari berbagai persoalan yang mulai membayangi pemerintahannya bukanlah menutup diri dari kritik, melainkan membuka diri terhadap koreksi.
Presiden perlu memperkuat evaluasi terhadap para pembantunya, memastikan bahwa informasi yang diterimanya benar-benar mencerminkan realitas di lapangan, serta berani mengambil langkah korektif terhadap kebijakan yang terbukti tidak berjalan sesuai tujuan.

Indonesia masih membutuhkan Prabowo.
Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, patriotik, dan berani mengambil keputusan. Namun bangsa ini juga membutuhkan pemimpin yang bersedia mendengar ketika rakyat mulai gelisah.

Sejarah belum menutup peluang bagi Prabowo untuk berhasil. Ia masih memiliki legitimasi politik yang kuat, dukungan rakyat yang besar, dan kesempatan untuk melakukan pembenahan. Namun modal politik sebesar apa pun tidak akan bertahan selamanya apabila rakyat merasa tidak lagi didengar. Pemimpin yang ideal adalah yang populerdan effektif. Seorang pemimpin yang tidak populer bisa menjadi populer dan menjadi idola rakyat, bila kebijakannya effektif, sebaliknya bila seseorang sangat populer sekalipun, tapi kebijakannya tidak effektif, pemimpin itu akan terbuang dari hati rakyat serta ditinggalkan.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat seberapa banyak janji yang pernah diucapkan seorang pemimpin. Sejarah akan mengingat apakah ia memiliki keberanian untuk mengoreksi kesalahan sebelum keadaan menjadi lebih sulit dikendalikan.
Karena itu, jika ingin keluar dari berbagai persoalan yang mulai membayangi pemerintahannya, Prabowo tidak memiliki banyak pilihan selain kembali menjadi dirinya sendiri: Prabowo yang berani mendengar kebenaran, Prabowo yang berani mengevaluasi lingkaran kekuasaannya, dan Prabowo yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya.
Saatnya kembali menjadi Prabowo.
_(Penulis adalah Pengamat Birokrasi dan Penerintahan)_