Sinar5news- Ada suasana yang berbeda setiap 5 tahun sekali ketika Nahdlatul Ulama menggelar Muktamar. Bukan sekadar hajatan organisasi. Ia adalah forum paling khusyuk untuk bertanya: ke mana kita membawa agama, bangsa, dan peradaban ini?
Tahun ini, 27–31 Agustus 2026, forum itu kembali digelar di tempat ia dulu pernah lahir secara ruhani: Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Di lapangan yang sama, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka secara resmi Muktamar ke-35 NU.
Tema resmi yang diusung: “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa”. Saya ingin menambahkan satu napas pada tema itu. Karena yang sedang dilakukan NU di Jombang bukan hanya “menjaga marwah”. Lebih dari itu: *menata alam demokrasi Nusantara sejalan dengan nafas Pancasila.
Menata Alam: Bukan Sekadar Slogan.
“Alam” dalam tradisi NU tidak sempit. Ia bukan hanya pohon, sungai, dan udara. Alam adalah tatanan. Tatanan beragama, tatanan bermasyarakat, tatanan bernegara.
Muktamar ini membaginya ke dalam 6 komisi besar: Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Maudlu’iyyah, al-Waqi’iyyah, al-Qonuniyyah, lalu Komisi Organisasi, Program, dan Rekomendasi. Artinya apa? NU sedang membedah masalah dari hulu ke hilir.
Dari persoalan fiqih kontemporer tentang AI, etika lingkungan, sampai tata kelola zakat. Dari AD/ART organisasi sampai rekomendasi kebangsaan.
Ini penting. Di tengah zaman yang serba cepat dan gaduh, NU memilih jalan sebaliknya: duduk, musyawarah, mendengar, lalu merumuskan. Itu “menata alam”. Menata agar agama tidak liar. Menata agar negara tidak kehilangan kompas etika.
Seperti yang diingatkan Almuzzammil Yusuf saat menghadiri Muktamar: NU punya sejarah panjang menjaga kehidupan keagamaan sekaligus keutuhan NKRI. KH Hasyim Asy’ari mewariskan teladan bahwa cinta agama dan cinta tanah air bisa berjalan beriringan. Menata alam hari ini berarti melanjutkan warisan itu.
Demokrasi Nusantara: Musyawarah di Atas Gaduh. Kita jujur saja. Demokrasi kita sedang lelah. Debat publik sering berubah jadi saling serang. Politik identitas naik-turun. Kepercayaan pada proses melemah.
Di titik inilah NU menawarkan alternatif: Demokrasi Nusantara.
Ciri utamanya bukan voting terbanyak, tapi _musyawarah_. Lihat saja jalannya Muktamar. Hari pertama ada Sidang Pleno tentang tata tertib dan tata cara pemilihan. Hari kedua ada LPJ PBNU, pandangan umum peserta, dan jawaban PBNU. Puncaknya baru pemilihan Rais Aam dan Ketum PBNU 2026–2031.
Yang menarik: ada mekanisme AHWA, Ahlul Halli wal Aqdi. Mereka bukan sekadar pemilih. Mereka adalah “penjaga ruh” organisasi. Prosesnya tidak instan. Ada tabulasi, ada penyelesaian komisi dulu.
Ini demokrasi yang sabar. Demokrasi yang menempatkan hati nurani dan kemaslahatan di atas ambisi. Demokrasi yang akarnya di pesantren, bukan di jalanan.
Demokrasi Nusantara tidak menolak kompetisi. Tapi ia menolak kompetisi yang melukai persatuan. Ia percaya bahwa perbedaan mazhab, pandangan, dan wilayah bisa disatukan dalam satu majelis. Dan itu sedang dipraktikkan NU selama 5 hari di Jombang.
Sejalan Nafas Pancasila: Rumah Kebangsaan yang Tak Pernah Padam.
Sejak Munas 1984 di Situbondo, NU sudah tegas: Pancasila adalah final. Bukan karena terpaksa. Tapi karena Pancasila memang paling cocok dengan karakter Nusantara: beragam, bertuhan, gotong royong.
Muktamar 35 mengulang penegasan itu. Kehadiran Presiden sebagai pembuka bukan simbol protokoler. Itu pesan bahwa NU dan negara adalah satu napas.
Samianto Presiden Forum Kebangsaan, juga menyoroti hal yang sama: para kiai NU mendidik umat, membimbing masyarakat, sekaligus berdiri di garis depan ketika bangsa menghadapi ancaman. Pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu, tapi tempat menanamkan semangat perjuangan dan pengabdian.
“Nafas Pancasila” artinya tiga hal:
Pertama, Tuhan. Segala keputusan Muktamar diawali Al-Quran dan shalawat. Politik NU tidak pernah sekuler.
Kedua, Kemanusiaan dan Persatuan. Komisi-komisi NU selalu kembali ke pertanyaan: bagaimana ini membawa maslahat untuk rakyat? Bagaimana ini merawat Bhinneka?
Ketiga, Musyawarah dan Keadilan. Prinsip _tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manutun bil mashlahah_ — tindakan pemimpin tergantung pada kemaslahatan rakyat — adalah ruh Pancasila sila ke-4 dan ke-5.
Jadi ketika NU bicara “khidmah untuk kemaslahatan bangsa”, ia sedang menerjemahkan Pancasila ke dalam kerja nyata.
Tantangan Setelah Muktamar.
Mari kita realistis. Muktamar akan selesai 31 Agustus 2026. Akan ada Rais Aam baru. Akan ada Ketum baru. Akan ada AD/ART baru. Tapi ujian sesungguhnya baru dimulai setelah itu.
“Menata alam” tidak cukup di atas kertas rekomendasi. Ia harus turun ke 34 PWNU, ke ribuan PCNU, ke pesantren-pesantren kecil di pelosok. “Demokrasi Nusantara” harus jadi contoh ketika pilkada, pileg, dan pilpres datang. NU harus tetap jadi penyejuk, bukan bahan bakar polarisasi.
“Nafas Pancasila” harus terasa ketika warga NU dan atau warga bangsa lainnya menghadapi intoleransi, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan disinformasi.
Di sinilah dakwah kebangsaan NU diuji. Dakwah bukan hanya ceramah di mimbar. Dakwah adalah ketika NU hadir di isu stunting, di isu judi online, di isu krisis iklim, dengan solusi berbasis pesantren dan masyarakat sipil.
Kembali ke Tambakberas, Kembali ke Akar.
Ada alasan kenapa Muktamar 35 dipilih di Tambakberas, Jombang. Ini bukan nostalgia. Ini adalah “pulang”. Pulang untuk mengingat bahwa kekuatan NU bukan di gedung, tapi di kesederhanaan kiai dan santri.
Dari tempat inilah dulu semangat kemerdekaan dikumandangkan. Dari tempat inilah hari ini semangat menata kembali Indonesia dikumandangkan.
Muktamar 35 bukan titik akhir. Ia adalah titik tolak. Titik tolak untuk 5 tahun ke depan NU meneguhkan posisinya: sebagai jam’iyah diniyah, ijtimaiyah, dan wathaniyah.
Semoga hasil Muktamar benar-benar menjadi “angin segar” bagi demokrasi kita. Angin yang tidak membuat gaduh, tapi membuat sejuk. Angin yang menata alam, menghidupkan demokrasi Nusantara, dan terus bernafas dengan Pancasila.
Karena pada akhirnya, bangsa ini butuh lebih dari sekadar pemimpin. Bangsa ini butuh teladan. Dan teladan itu, insyaAllah, masih kita temukan di majelis para ulama.
(Presiden Forum Kebangsaan Samianto )
