Sinar5news- JAKARTA – Kekayaan alam Indonesia adalah anugerah Tuhan yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan seluruh rakyat, bukan ladang keuntungan bagi segelintir kelompok yang menguasai sumber daya negara melalui praktik mafia, kolusi, dan dugaan persekongkolan dengan kepentingan asing.
Sejak era Orde Baru, persoalan penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam Indonesia terus menjadi perhatian publik. Di tengah melimpahnya sumber daya alam, masih muncul pertanyaan besar: mengapa kekayaan negeri yang begitu besar belum sepenuhnya menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia?
Padahal, amanat Pasal 33 UUD 1945 sangat jelas. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pesan konstitusi tersebut bukan sekadar tulisan dalam lembaran negara. Ia adalah janji kemerdekaan, mandat para pendiri bangsa, sekaligus fondasi kedaulatan ekonomi Indonesia. Karena itu, setiap praktik yang merampas kekayaan negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok harus ditindak melalui hukum yang tegas dan berkeadilan.
Prabowo dan Semangat Sapu Bersih Mafia.
Sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik, semangat pemberantasan mafia dan penertiban pengelolaan kekayaan negara menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian besar. Slogan sapu bersih menjadi simbol harapan agar aset-aset strategis bangsa dapat kembali dikelola untuk kepentingan negara dan rakyat.
Langkah penertiban, pengawasan, serta penyelamatan aset negara harus terus diperkuat. Tidak boleh ada kelompok yang merasa lebih berkuasa daripada hukum. Tidak boleh ada kekuatan ekonomi yang dapat membeli kedaulatan negara.
Namun, perang melawan mafia bukan pekerjaan sehari dua hari. Ia membutuhkan keberanian politik, integritas aparat, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta dukungan masyarakat.
Mari Jujur Menilai, Pemerintahan Masih Berjalan. Pemerintahan Presiden Prabowo baru memasuki tahun kedua. Karena itu, bangsa Indonesia perlu memberikan ruang bagi proses kerja pemerintahan, sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan secara kritis dan objektif.
Tidak semua persoalan bangsa dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Warisan persoalan pengelolaan sumber daya alam, ketimpangan ekonomi, kebocoran penerimaan negara, dan praktik korupsi membutuhkan pembenahan yang konsisten.
Rakyat tentu berhak mengawasi, mengkritik, dan menagih janji pemerintahan. Namun, penilaian juga harus didasarkan pada fakta, hasil kerja, dan keberanian pemerintah memperbaiki keadaan.
Dukungan kepada pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Sebaliknya, kritik yang membangun merupakan bagian dari kecintaan kepada tanah air.
Pasal 33 UUD 1945 Adalah Harga Mati. Indonesia tidak boleh terus menjadi bangsa yang kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya belum menikmati kesejahteraan secara merata. Kekayaan tambang, hutan, laut, energi, dan seluruh potensi alam harus menjadi kekuatan untuk membangun kemandirian nasional.
Sudah saatnya Indonesia berdiri tegak sebagai negara berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Mengembalikan aset negara, membersihkan praktik mafia, menutup ruang korupsi, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berpihak kepada rakyat merupakan jalan penting menuju cita-cita tersebut. Aset hasil korupsi dirampas dikembalikan untuk negara.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, harapan itu patut dikawal bersama. Bukan dengan fanatisme, melainkan dengan semangat kebangsaan, keberanian menyuarakan kebenaran, dan komitmen menjaga konstitusi.
Pasal 33 UUD 1945 adalah harga mati. Kekayaan alam untuk rakyat, aset bangsa untuk masa depan Indonesia, dan kemerdekaan harus menghadirkan keadilan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Inilah saatnya seluruh elemen bangsa bergotong royong. Indonesia tidak boleh menyerah pada mafia, tidak boleh tunduk pada kepentingan segelintir orang, dan tidak boleh kehilangan arah perjuangan kemerdekaan. Indonesia pasti mampu melangkah menuju cita-cita para pendiri bangsa: masyarakat yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat.
( Presiden Forum Kebangsaan Samianto )
