Sinar5news.com – Mataram – Gubernur NTB dua periode TGB Dr.H.Muhammad Zainul Majdi MA menanggapi musibah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 SR yang melanda wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengakibatkan sejumlah bangunan rusak total dan beberapa orang dikabarkan meninggal dunia.
Usai mengikuti apel HUT ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026 . Kepada awak media TGB membagikan pengalamannya pada saat terjadi gempa di Lombok tahun 2018. Menurut TGB dalam menangani musibah gempa itu membutuhkan kekompakan dari pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menangani musibah tersebut.
”Yang pertama kita tidak boleh saling menyalahkan. Dulu (Gempa 2018) Alhamdulillah kita cepat tanggap bencananya kemudian rehabilitasinya relatip cepat karena masyarakat luas melihat NTB itu kita kompak. Sehingga masyarakat luar NTB semangat untuk membantunya,”ungkap TGB di Mataram. Senin (17/08/2026)
Untuk itu masyarakat NTT tidak boleh saling menyalahkan diantara masyarakat dan pemerintah sebaiknya ditangani secara bersama-sama karena kalau kompak penanganannya akan cepat pulih pasca traumanya.
Sedangkan terkait momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI TGB mengatakan Peringatan ini tidak sekadar menjadi perayaan, tetapi momentum refleksi untuk menghidupkan kembali nilai perjuangan para pahlawan.
”Ada dua nilai penting yang perlu diterapkan, yakni konsolidasi dan persatuan dengan mengikis perpecahan serta egoisme. Yang selalu dikedepankan oleh para pahlawan kita adalah semangat untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan bangsa. Dulu, kemerdekaan bisa tercapai berkat semangat konsolidasi itu,” tegas TGB.
Ia menyebut karakter perjuangan para pendiri bangsa adalah Nabzul Tafarruq, yakni mengikis dan membuang segala bentuk perpecahan. Selain itu, Al-Ittihad atau persatuan harus diwujudkan dengan Nabzul Ananiyah, yakni membuang jauh-jauh sifat egoisme.
”Pemimpin ada wilayah tugasnya, rakyat juga punya perannya sendiri. Semua bagian dari bangsa ini hendaknya melihat komponen lain seperti melihat dirinya sendiri,” ujar TGB.
Menurutnya, pemimpin harus memastikan kebijakan dan program berpihak pada kepentingan masyarakat, sementara rakyat dapat memberikan masukan, koreksi, atau meluruskan kebijakan melalui saluran yang baik.(red)
