Oleh: H. Lalu Tjuck Sudarmadi
Tidak ada kekuasaan yang abadi. Kesombongan, ambisi, dan nafsu mempertahankan kekuasaan selalu memiliki batas.
November 2026 mungkin akan dikenang sebagai November Kelabu. Dua peristiwa besar di dua negara berbeda seolah membawa pesan sejarah yang sama: tidak ada kekuasaan yang terlalu kuat untuk dikoreksi, dan tidak ada tembok kekuasaan yang selamanya tidak bisa ditembus.
Seakan alam sedang memberikan peringatan kepada manusia yang terlalu angkuh dengan kekuasaannya. Ketika kekuasaan diperlakukan sebagai milik pribadi, digunakan untuk memuaskan ambisi, dan dijalankan tanpa menghormati etika serta batas-batas hukum, pada akhirnya akan muncul kekuatan yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh penguasa itu sendiri.
Amerika: Pemilih Menghentikan Dominasi Kekuasaan
Pemilu Sela Amerika Serikat pada 3 November 2026 memberikan kejutan politik besar bagi Presiden Donald Trump dan Partai Republik.
Dalam penghitungan sementara hingga 5 November, blok Demokrat berhasil merebut mayoritas di Senat dengan 54 kursi berbanding 44 kursi Republik. Angka Demokrat tersebut termasuk dua senator independen yang bersekutu dengan Demokrat. Di DPR, Demokrat juga telah mengamankan mayoritas, dengan hasil sementara yang dilaporkan mencapai sedikitnya 231 kursi berbanding 141 kursi Republik. Sementara itu, dalam pemilihan gubernur, Demokrat telah memenangkan 22 negara bagian, dibandingkan 11 negara bagian yang dimenangkan Republik, sedangkan tiga lainnya masih menunggu kepastian hasil. Angka-angka ini masih dapat berubah mengikuti penyelesaian penghitungan suara.
Ini bukan sekadar kekalahan sejumlah kandidat. Perubahan mayoritas di kedua kamar Kongres merupakan pesan politik yang sangat besar terhadap Gedung Putih.
Trump merupakan figur dengan karakter politik idiosyncratic, sulit ditebak dan sering kali berada di luar pola kepemimpinan konvensional. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan digunakan, termasuk kecenderungan mengabaikan etika, norma internasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain.
Dalam konflik dan peperangan, persoalan kemanusiaan seharusnya tetap menjadi batas moral yang tidak boleh dilanggar. Kekuasaan tidak memberikan pembenaran untuk mengabaikan nyawa manusia dan penderitaan masyarakat sipil.
Namun, ada satu hal yang tidak bisa dilakukan Trump semaunya: mengubah seluruh sistem demokrasi Amerika sesuai kehendaknya.
Pemilu sela membuktikan bahwa sistem masih memiliki mekanisme koreksi. Pemilih dapat memberikan hukuman politik, Kongres dapat berubah komposisi, dan kekuasaan eksekutif dapat menghadapi pembatasan institusional. Seorang presiden tetap tidak lebih besar daripada konstitusi dan sistem yang melahirkannya.
Indonesia: Jaringan
Kekuasaan Lama Belum Selesai?
Di negeri yang sering dianalogikan sebagai Konoha ini, persoalan kekuasaan memiliki wajah berbeda, tetapi tidak kalah mengkhawatirkan.
Kita pernah menyaksikan bagaimana ambisi mempertahankan kekuasaan dapat mendorong perubahan aturan dan penafsiran hukum yang kontroversial. Demokrasi yang seharusnya menjadi instrumen pergantian kekuasaan justru dapat diperlakukan sebagai instrumen memperpanjang kekuasaan, termasuk melalui kepentingan keluarga dan jaringan politik.
Pergantian presiden ternyata tidak otomatis mengakhiri jaringan kepentingan politik, ekonomi, dan bisnis yang terbentuk selama kekuasaan sebelumnya. Pengaruh dapat tetap bertahan melalui posisi strategis, institusi negara, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.
Publik kemudian dikejutkan oleh terbongkarnya dugaan operasi penyadapan dan intersepsi ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Dugaan penyadapan ini disebut menyasar Presiden Prabowo, pejabat negara, politisi, jurnalis, aktivis, dan kalangan pengusaha.
Peristiwa ini membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran prosedur teknis penyadapan.
Dalam teori dan praktik intelijen, pengumpulan informasi merupakan bagian dari suatu proses operasi yang memiliki tujuan. Informasi dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan pada akhirnya disampaikan kepada pihak yang membutuhkan atau menjadi pengguna informasi intelijen (intelligence user atau intelligence consumer).
Tentu, belum dapat disimpulkan bahwa perkara yang sedang disidik ini merupakan operasi intelijen terencana dengan rantai komando tertentu. Namun, secara konseptual, pertanyaan tentang pengguna informasi merupakan pertanyaan yang sah dan mendasar.
Karena itu, persoalannya bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, tetapi juga untuk siapa informasi itu dikumpulkan? Siapa yang membutuhkan hasilnya? Untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan? Dan siapa yang sesungguhnya memperoleh manfaat dari operasi itu?
Kita tidak perlu berspekulasi atau menunjuk siapa pun. Biarkan proses hukum mengungkap semuanya. Tetapi masyarakat juga berhak menggunakan akal sehat.
Penyelidikan tidak semestinya berhenti pada pelaksana teknis. Rantai komando, tujuan operasi, kemungkinan pengguna informasi, dan pihak-pihak yang memperoleh manfaat harus ditelusuri secara objektif.
Pertanyaan tentang siapa pengguna hasil operasi inilah yang justru tidak boleh hilang dari perhatian publik.
Prabowo dan Momentum Terakhir Membersihkan Rumah Sendiri
Di sinilah November Kelabu menjadi sangat relevan bagi Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang relatif sangat sabar dalam menghadapi dinamika politik di sekelilingnya. Strategi merangkul banyak kekuatan politik dan membangun pemerintahan yang luas pada awalnya dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas nasional.
Namun, persatuan tidak boleh berubah menjadi kompromi tanpa batas. Gotong royong tidak boleh menjadi alasan untuk memelihara konflik kepentingan. Kesabaran seorang presiden juga tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sesungguhnya tidak memiliki loyalitas terhadap agenda pemerintahannya.
Cobalah evaluasi siapa yang masih menguasai posisi-posisi strategis pemerintahan, lembaga negara, BUMN, dan institusi yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi. Apakah semuanya sudah benar-benar bekerja berdasarkan kapasitas, integritas, dan loyalitas kepada negara? Ataukah masih terdapat jaringan lama yang mempertahankan pengaruh dan kepentingannya, bahkan berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan?
Prabowo harus berani menjawab pertanyaan tersebut melalui tindakan.
Persoalan ini semakin mendesak karena kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya membaik. Rakyat masih menghadapi beban ekonomi dan menunggu realisasi janji-janji pemerintahan. Mereka mungkin bisa bersabar menghadapi proses pembangunan yang membutuhkan waktu, tetapi sulit memahami apabila pemerintah meminta kesabaran sementara jaringan kepentingan lama justru masih dipelihara.
Jangan sampai Prabowo menjadi korban kompromi politiknya sendiri. Jangan sampai orang-orang yang seharusnya membantu mewujudkan Astacita justru menjadi penghambat perubahan.
November ini harus menjadi momentum evaluasi dan pembenahan menyeluruh. Jabatan strategis perlu dievaluasi. Konflik kepentingan harus diputus. Birokrasi, BUMN, dan lembaga negara harus bekerja untuk kepentingan nasional, bukan menjadi perpanjangan tangan jaringan politik dan bisnis tertentu.
Tidak perlu ada pembalasan dendam politik. Yang diperlukan adalah keberanian mengambil keputusan berdasarkan kepentingan negara.
Waktu politik tidak berjalan tanpa batas. Menjelang semakin dekatnya tahapan politik 2029, ruang efektif untuk membuktikan keberhasilan pemerintahan semakin menyempit. Jika momentum pembenahan kembali dilewatkan, kekecewaan rakyat dapat berkembang menjadi persoalan legitimasi yang lebih serius.
Sejarah Tidak Mengenal Kekuasaan yang Abadi
Ada pelajaran universal dari dua peristiwa ini. Kekuasaan yang tidak mengenal batas akan menciptakan perlawanan. Kekuasaan yang menolak koreksi akan kehilangan kepercayaan. Dan pemimpin yang gagal membedakan loyalitas pribadi, loyalitas kelompok, serta loyalitas kepada negara pada akhirnya akan menghadapi konsekuensi sejarah.
Trump telah menghadapi koreksi melalui pemilu. Indonesia sedang menghadapi ujian terhadap integritas sistem dan institusi negaranya.
Bagi Prabowo, pilihan strategisnya adalah memastikan bahwa pemerintahan benar-benar menjadi instrumen perubahan, bukan tempat berlindung bagi kepentingan masa lalu.
November Kelabu bukan sekadar rangkaian peristiwa politik. Ia adalah peringatan bahwa tembok baja berlapis beton sekalipun dapat retak ketika berhadapan dengan kehendak rakyat, hukum, dan perubahan sejarah.
Sejarah tidak akan mengingat seorang pemimpin dari berapa banyak orang yang berhasil dipertahankannya di dalam kekuasaan, melainkan dari seberapa berani ia membersihkan kekuasaan dari kepentingan yang mengkhianati amanah rakyat.
Sebab, kekuasaan adalah amanah, bukan hak milik. Dan tidak ada kekuasaan yang lebih besar daripada kehendak rakyat serta hukum yang seharusnya melindunginya.
Mari kita dukung dan berikan moral support sepenuhnya kepada Prabowo untuk membersihkan negeri ini dari Sengkuni dan para penghianat bangsa.
_Penulis adalah Pengamat Birokrasi dan Pemerintahan_
