PW NWDI Jakarta Kecam Sikap Arogan Aparat Kepolisian di Pesantren Putri Sukoharjo
JAKARTA, Sinar5News.com — Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PW NWDI) Jakarta menyampaikan kecaman keras atas tindakan arogan oknum aparat kepolisian saat melakukan penggeledahan di lingkungan Pesantren Putri Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Ketua PW NWDI Jakarta, TGM. Hasan Asy’ari, ME, secara tegas menilai bahwa tindakan aparat dalam proses penggeledahan tersebut sangat tidak profesional. Ia menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk arogansi kekuasaan yang diperlihatkan oleh institusi penegak hukum. Menurutnya, kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat seharusnya mengedepankan pendekatan yang humanis, santun, profesional, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
“Pesantren itu bukan hanya sekadar bangunan atau tempat kegiatan keagamaan. Lebih dari itu, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam membentuk akhlak, menanamkan nilai moral, dan mencetak generasi yang berilmu serta bermanfaat bagi masyarakat. Aparat harus sadar dan memahami hal itu,” tegas TGM. Hasan Asy’ari dalam pernyataan resminya pada Senin (2/11/2026).
Menjaga Marwah dan Martabat Pesantren
PW NWDI Jakarta menekankan pentingnya aparat menjaga marwah, kehormatan, dan fungsi edukatif lembaga pendidikan Islam. Sikap atau tindakan yang dinilai merendahkan, menekan, maupun mengintimidasi para santri dan pengasuh pesantren jelas bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap lembaga pendidikan.
“Hak dan martabat santri maupun pengasuh pesantren harus senantiasa dilindungi. Persoalan hukum apa pun yang sedang ditangani tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan intimidasi, penghinaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia,” lanjutnya.
PW NWDI Jakarta mengingatkan bahwa jika terdapat persoalan hukum, proses penyelesaiannya wajib mengacu pada prosedur penegakan hukum yang benar, proporsional, dan berkeadilan tanpa mengandalkan kekuatan, tekanan, atau tindakan melampaui batas.
Desak Evaluasi Total dan Keterbukaan
Atas peristiwa tersebut, PW NWDI Jakarta mendesak pimpinan Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran aparat yang bertugas di lapangan.
Jika terbukti terjadi pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), penyalahgunaan wewenang, atau tindakan berlebihan, pihak berwenang dituntut untuk melakukan pemeriksaan serta penindakan secara terbuka dan transparan. Langkah tegas ini dinilai sangat krusial demi menjaga kepercayaan publik dan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Dorong Saling Menghormati dan Penguatan Dialog
Lebih jauh, PW NWDI Jakarta mengaitkan pentingnya sinergi antara kepolisian dan pesantren yang sama-sama memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepolisian bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, sedangkan pesantren konsisten mendidik moralitas serta membangun kesadaran sosial umat.
Oleh karena itu, hubungan antara aparat penegak hukum dan lingkungan pesantren semestinya dilandasi oleh rasa saling menghormati dan komunikasi yang konstruktif melalui dialog serta musyawarah, bukan melalui pendekatan represif atau saling menekan.
Mengakhiri keterangannya, TGM. Hasan Asy’ari, ME berharap insiden ini dapat menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak agar senantiasa menegakkan hukum secara adil tanpa mencederai institusi keagamaan.
“Menjaga marwah pesantren, melindungi martabat santri, dan menegakkan hukum secara berkeadilan merupakan tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (Amr/Red)
